Butuh Pembinaan Berkelanjutan Bagi UMKM untuk Percepatan Ekonomi Digital

09-10-2023 / KOMISI VI
Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023). Foto : Gal/Man

 

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza menyatakan perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan terhadap para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna mengantisipasi beberapa persoalan yang akan terjadi ke depan. Beberapa, di antaranya, seperti soal kekeringan kemudian keterbatasan komunitas di pasaran termasuk mengenai adanya percepatan ekonomi digital. Terlebih, melihat perilaku konsumen di zaman digital ini, menurutnya, para Pelaku UMKM ini lebih banyak melakukan transaksi melalui e-commerce. Sehingga UMKM perlu juga untuk digitalisasi.

 

"Nah untuk mengantisipasi begini ini kami banyak mendapat pikiran untuk mendorong pemerintah untuk supaya mengambil langkah-langkah keputusan menghadapi kondisi percepatan semacam ini. Supaya pelaku UMKM kita bisa semakin tangguh, bisa semakin accessable dalam permodalan dan juga siap secara standar produk," ujar Faisol Riza kepada Parlementaria di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Rabu (4/10/2023).

 

Saat ini sejumlah Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) seperti Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN pun telah mendukung dan membantu Pelaku UMKM melalui program digitalisasi UMKM. Di antaranya dengan membantu para UMKM menggunakan pembayaran QRIS hingga menyediakan marketplace. Namunm, menurut Politisi Fraksi PKB itu, hal yang menjadi penting adalah pembinaan terhadap para pelaku UMKM. Karena pembinaan itulah yang justru menentukan masa depan UMKM.

 

"Kalau marketplace--nya saja tersedia tapi barangnya kosong ya untuk apa? Jadi butuh pembinaan yang terus menerus, dan pembinaan yang terus menerus ini kan bukan hanya pekerjaan Himbara, bukan di sana dong. Tetapi Himbara bisa memfasilitasi wacana-wacana pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah agar pembinaan itu bisa berjalan simultan dengan perkembangan marketplace," jelasnya.

 

Tambahnya, Ia mendukung adanya percepatan mengenai pembinaan digitalisasi tersebut terhadap para pelaku UMKM. “Karena saya yakin bahwa di dunia UMKM sendiri ini tumbuh silih berganti. Mereka yang tidak mampu bertahan dengan kondisi ini digantikan dengan UMKM-UMKM yang baru. Dan ini kalau tidak dimonitor, tidak dirangkul, akan memulai semuanya dari baru. Jadi memang pembinaanya harus simultan,” imbuh Legislator dapil Jawa Timur II itu. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...