Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus saat diwawancarai Parlementaria usai Rapat Paripurna DPR RI di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023). Foto: Kresno/nr

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi terkait perang Israel dan milisi di Palestina usai Dewan Keamanan gagal merilis langkah serupa. Pemungutan suara resolusi bertajuk "perlindungan warga sipil dan menjunjung tinggi kewajiban hukum dan kemanusiaan" berlangsung pada Jumat (27/10). Hasilnya, 120 negara mendukung, 45 abstain, dan 14 negara menolak.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjelaskan Pemerintah Indonesia juga turut andil dalam resolusi PBB ini. Menurutnya, saat ini yang terpenting adalah memberikan ruang untuk bantuan- bantuan logistik bisa masuk ke terutama jalur GAZA.

"(Bantuan ke Jalur Gaza) sudah dilakukan dan itu salah satu inisiatif dari Pemerintah Indonesia. Kedua juga kita harapkan, namanya orang sedang berkonflik, maka langkah yang paling bisa kita lakukan itu, menyampaikan kepada mereka untuk gencatan senjata," kata Lodewijk kepada Parlementaria di Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Lodewijk juga berharap agar upaya gencatan senjata bisa segera terlaksana. Karena diketahui, Resolusi PBB yang disampaikan akhir pekan lalu ditolak Israel meski disambut hangat Hamas dan otoritas Palestina.

"Kenapa juga ini penting karena jangan sampai proses logistik jalan tapi tetap meriam-meriam, roket-roket, rudal rudal tetap berdatangan ke jalur gaza nah diharapkan ada gencatan senjata. Nah, itu tahapan awal dari gencatan senjata tentunya baru berbicara bagaimana proses perdamaian itu dilakukan antara Israel dengan Palestina tentunya," kata Politisi Fraksi Golkar ini.

Lebih lanjut, Lodewijk juga mengapresiasi kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sudah berani dan dengan tegas pendapat Indonesia terkait konflik Israel-Palestina di forum internasional.

"Kita terlibat dalam mendukung sampai jadi (perdamaian), kan itu peran Indonesia ada di situ dan sebelumnya kita salut kepada pemerintah dalam hal ini menteri luar negeri yang telah menyampaikan suara-suara atau pendapat dari pemerintah Indonesia untuk masalah Palestina ini," pungkasnya. (we/aha)