Terima Aspirasi FGPAK, Putra Nababan: Komisi X Komitmen Tindak Lanjuti

02-11-2023 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan usai Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen (FGPAK) di Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023). Foto : Eno/Man

 

Komisi X DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Guru Pendidikan Agama Kristen (FGPAK). Dalam pertemuan tersebut, FGPAK menyampaikan sejumlah aspirasi mengenai persoalan-persoalan yang selama ini dihadapi oleh Guru Pendidikan Agama Kristen terutama mengenai kurangnya sumber daya manusia. Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan pun menyatakan akan membantu menyampaikan persoalan tersebut dan melakukan pengawasan terhadap mitranya dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

 

“Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih. Betul sekali tempatnya sangat tepat di Komisi X, di mana kami di sini dari berbagai partai politik tidak mengenal terkait dengan pilihan-pilihan kami. Tapi ketika menerima aspirasi dari berbagai tempat di Indonesia kami menjadi satu dan kami akan memperjuangkan apa yang Ibu/Bapak tadi sampaikan, bahwa yang tanpa kita sadar atau sadar apa yang Ibu/Bapak perjuangkan ini justru juga memperjuangkan guru agama yang lainnya, baik itu Islam, Buddha, Hindu, Katolik dan lain-lain,” ujarnya saat pertemuan di Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

 

Persoalan Utama yang dihadapi Guru Pendidikan Agama Kristen antara lain, Kekurangan Sumber Daya Manusia Guru Pendidikan Agama Kristen dengan presentasi satu guru berbanding 9 sekolah, sehingga sejumlah siswa harus mengambil nilai di Gereja. Adanya diskriminasi dan intoleransi di sejumlah sekolah yang menjadikan Pendidikan Agama Kristen sebagai ekskul dengan alasan tidak sanggup membayar gaji guru agama. Status Guru Pendidikan Agama Kristen banyak yang tidak jelas dan sulit untuk masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan alasan tidak cukup jam mengajar.

 

“Karena kita seperti yang dibilang, kita tidak mengenal perbedaan, kita tidak mengenal diskriminasi tapi jika itu memang terjadi di lapangan dan memang betul terjadi di lapangan, ya ini akan menjadi pengawasan kami terutama dengan mitra kami yang ada di tingkat nasional yakni Kementerian Pendidikan dalam hal ini Pak Menteri dan jajarannya termasuk juga dengan pihak Kepala Dinas di Provinsi masing-masing,” jelasnya.

 

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai PDI-Perjuangan itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada sejumlah perwakilan FGPAK yang hadir, lantaran dengan kedatangan mereka, Komisi X menjadi lebih memahami bagaimana situasi dihadapi para Guru Pendidikan Agama Kristen selama ini di lapangan. Komisi X pun berkomitmen akan menindak lanjuti aspirasi tersebut kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Rapat Kerja selanjutnya.

 

“Ini akan menjadi catatan kita karena kebetulan Komisi X sudah menjadwalkan untuk rapat kerja dengan Mendikbud minggu depan. Jadi ini data-datanya sangat lengkap sekali dan saya izin nanti data-data yang menyusul terutama dari daerah-daerah yang masuknya secara sporadis, tolong disusulkan kepada kami untuk memasukkan data. Sehingga ketika kita bertemu dengan Menteri nanti data-data itu bisa kita sampaikan, bahwa di daerah-daerah ada kejadian seperti ini dan Menteri harus melakukan pengawasan,” tandasnya. (gal/aha)

BERITA TERKAIT
Hetifah Sjaifudian Minta Kendala Pengisian PDSS di SNPMB 2025 Segera Diselesaikan
08-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti berbagai kendala dalam proses pengisian Pangkalan Data Sekolah dan...
Komisi X Dorong Solusi bagi Siswa Terhambat Daftar SNBP
07-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Keterlambatan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh 373 sekolah menyebabkan ratusan siswa terancam gagal mengikuti...
Komisi X Dukung Penguatan Kelembagaan Bagi Pendidikan Nonformal dan Informal
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi X DPR RI menyatakan dukungannya terhadap penguatan kelembagaan yang mengurusi pendidikan nonformal dan informal di Indonesia....
Legislator Minta Empat Kementerian Ini Jangan Kena Efisiensi Anggaran
06-02-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, meminta pemerintah untuk tidak menerapkan kebijakan efisiensi anggaran...