Wakil Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI Priyo Budi Santoso (F-PG) meminta agar masalah semburan lumpur di Sidoarjo Jawa Timur harus segera diselesaikan dengan melakukan aksi. Hal tersebut ditegaskan Priyo saat memimpin Rapat Dengar Pendapat antara TP2LS DPR RI dengan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Pemda Jawa Timur, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), Kapolda Jawa Timur, serta pihak-pihak terkait lainnya, di DPR, Kamis ( 18/6). “Untuk dapat menyelesaikan masalah ini, tidak cukup hanya melakukan pengkajian, tetapi harus dilakukan aksi, kalau mengkaji terus, kapan masalah ini akan selesai,” tegas Priyo. Sementara itu, Anggota TP2LS DPR RI Alvin Lie (F-PAN) memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja secara serius dalam menangani masalah semburan lumpur di Sidoarjo. Alvin juga mengatakan perlunya aturan-aturan baru yang mengatur tentang daerah terdampak agar dikemudian hari tidak ada lagi daerah yang mengaku terkena akibat dari semburan Lumpur. Selain itu menurut Alvin, Peraturan Presiden (Perpres) yang ada sekarang tidak cukup efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan semburan lumpur Sidoarjo. “Perpres yang ada harus segera direvisi,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Alvin juga berpesan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penanganan semburan lumpur untuk tidak hanya saja memperhatikan daerah sekitar semburan, tetapi juga harus memperhatikan daerah pesisir sebagai aliran pembuangan lumpur. Karena menurutnya, di daerah pesisir tersebut banyak tinggal masyarakat nelayan yang mungkin akan terganggu oleh aktifitas pembuangan lumpur. “Jangan sampai penanganan inimenimbulkan masalah baru dengan tidak memperhatikan daerah pesisir,” pintanya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Pengarah BPLS yang juga sebagai Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah menjelaskan, BPLS telah merealisasi pembelian tanah dan bangunan sebesar 20 persen dalam bentuk uang muka tunai sudah dilaksanakn untuk 12.874 berkas dengan nilai Rp. 718 Milyar. Pembayaran 80 persen, baik yang lunas maupun yang dicicil melalui BRI sejumlah 10.928 berkas dengan nilai Rp. 670 Milyar. Bachtiar menambahkan, Bapel BPLS juga telah menyalurkan bantuan social senilai Rp. 15,9 Milyar untuk 3 (tiga) desa yaitu Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan. Saat ini menurut Bachtiar sedang disiapkan revisi Perpres No.14 Tahun 2007 jo Perpres No.48 Tahun 2008 yaitu memberikan landasan hukum bagi penugasan kepada BPLS untuk menanggulangi semburan dan menangani luapan lumpur yang sebelumnya dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas. Selain itu pula untuk mengatur kembali pentahapan pembayaran 80 persen untuk 3 (tiga) desa yaitu Besuki, Kedungcangkring, dan Pejarakan. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifulloh Yusuf mengatakan, Pemerintah Daerah Jawa Timur telah melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan perumahan bagi para pengungsi bekerjasama dengan REI Jawa Timur serta Bank Jatim dengan target penyelesaian pembangunan pada tahun 2010 mendatang. Sehingga menurutnya, tidak ada lagi pengungsi ditahun 2010 yang menempati pasar Porong, sehingga pasa Porong dapat berfungsi sebagaimana mestinya.(olly)