Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon meminta BPK segera melakukan audit kinerja pengadaan PSO Pertamina. Karena memang Pertamina terkesan tertutup terkait PSO mereka.

"PSO Pertamina ini tidak bisa diakses ke Publik karena tidak online karena memang tertutupnya data bagaimana mendrop BBM Bersubsidi itu,"ujarnya kepada wartawan di Gedung Nusantara I, Senin, (3/12).
 
Menurut Effendi, ini semua ada kesalahan mendasar terkait BBM Subsidi. Karena itu, kita ingin memastikan pemerintah dengan Persetujuan DPR harus jelas aturannya. "kita tidak ingin serta merta semuanya berjamaah untuk melanggar aturan,"jelasnya.

Dia menambahkan, mekanisme memang diatur pemerintah mulai dari distribusi, jumlah kuota sementara harganya itu bersama dengan DPR, selain itu PSO dilakukan oleh pertamina. "Ini harus ada kepastian, pengolahan distribusi itu harus di audit. Mereka hanya sampai di depo. Ini deltanya besar sekali, jika tidak sampai ke masyarakat itu pertamina harus bertanggung jawab,"katanya.

Dia menjelaskan, perlu segera di moratorium dan dilakukan check ulang terkait pendistribusian BBM. "Bisa saja dengan melakukan audit cepat dengan mengambil sample. Kalau perlu model investigasi cepat model quick count perdaerah. Audit kinerja mulai dari pengadaan, processing, karena memang distribusi itu ditemukan Pertamina hanya sampai depo,"paparnya. (si)foto:wy/parle