Martin Manurung Dorong Ketersediaan Akses Kelistrikan di Pulau Nias

13-11-2023 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung usai mendengar aspirasi dari masyarakat Pulau Nias, Sumatera Utara di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023). Foto : Azka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mendorong tersedianya akses listrik yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, utamanya di daerah 3T. Martin menyebut, saat ini masih banyak masyarakat yang tinggal di daerah 3T belum mendapatkan akses listrik. 

 

Hal tersebut disampaikan usai mendengar aspirasi dari masyarakat Pulau Nias, Sumatera Utara yang mengeluhkan tentang masih belum tersedianya akses listrik di 86 desa di Pulau Nias. Martin mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait untuk segera memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik.

 

"Kemarin kita sudah tahu bahwa terkait dengan pencairan daripada PMN listrik ini masih terkendala dan kita ingin mengingatkan seluruh pihak agar hal seperti kebutuhan listrik ini adalah kebutuhan pokok kita. Tentu di usia 78 tahun Indonesia merdeka ini masih tidak terlalu listrik itu sebenarnya tanggung jawab negara," ungkap Martin kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

 

Martin menambahkan, yang menjadi ironi saat ini adalah ketika di perkotaan Indonesia telah memiliki kereta cepat, hingga teknologi-teknologi canggih yang menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Namun, di daerah 3T akses tersebut bahkan belum tersedia.

 

Suatu ironi, ketika di kota-kota besar, Indonesia telah memiliki kendaraan berbasis listrik dengan teknologi maju, namun masih ada ribuan desa yang hingga kini belum teraliri listrik.

"Bagaimana mungkin kita sekarang sudah memiliki kereta cepat, kita sudah memiliki kereta yang canggih, bahkan mungkin ada pemanas listrik yang luar biasa tinggi teknologinya, tapi masih ada ribuan desa di seluruh Indonesia ini yang belum teraliri listrik, khusus di Kepulauan Nias itu ada 86 (desa yang belum teraliri listrik). Nah ini harus merupakan tanggung jawab kita bersama," jelas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

 

Diketahui, selain permasalahan belum tersedianya akses listrik, masyarakat Pulau Nias juga mengeluhkan permasalahan belum terpenuhinya akses transportasi baik laut maupun udara untuk menunjang perekonomian, sektor pariwisata dan sektor lainnya di daerah yang termasuk dalam daftar daerah tertinggal tahun 2020-2024 ini. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...