Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra saat mengikuti pertemuan agenda Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/12/2023). Foto: Dep/nr

PARLEMENTARIA, Jawa Timur - Anggota Komisi V DPR RI Eddy Santana Putra menyampaikan, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, diprediksi arus perjalanan yang terbanyak dari berbagai daerah di Indonesia jelang libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) adalah ke Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Eddy meminta agar segala persiapan dan upaya antisipasi untuk menghadapi hal tersebut harus dilakukan sedini mungkin oleh semua stakeholder terkait, baik oleh pihak angkutan udara, darat (kereta api), dan juga laut (kapal penyeberangan).

"Dari paparan yang disampaikan para pemangku kebijakan terkait, antisipasi persiapannya sudah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar. Hanya kami mengingatkan juga bahwa arus balik Natal itu sebetulnya bukan tanggal 26 Desember 2023, karena ada libur bersama, kemudian sudah dekat juga dengan tahun baru. Arus balik itu puncaknya di tanggal 2 Januari 2024. Pada tanggal 1 dan 2 Januari itu yang harus diantisipasi," tutur Eddy kepada Parlementaria di sela-sela agenda Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Jawa Timur, Rabu (6/12/2023).

“Hanya kami mengingatkan bahwa arus balik Natal itu bukan tanggal 26 Desember 2023. Arus balik itu puncaknya di tanggal 2 Januari 2024. Tanggal 1 dan 2 Januari 2024 itu harus diantisipasi”

Eddy pun menjelaskan kondisi infrastruktur yang ada saat ini juga sudah lebih baik dari masa lalu. Meskipun demikian, ia mengingatkan perlu ada upaya antisipasi karena terjadi lonjakan dari volume kendaraan yang akan melintas, baik kendaraan umum maupun pribadi.

"Di gerbang Exit Toll jangan sampai antreannya panjang. Jadi sebaiknya diperbanyak petugas card reader yang bisa menghampiri para driver supaya lebih cepat. Selain itu perlu juga ada manajemen di tempat rest area sebab penumpukan juga akan terjadi di situ. Tidak akan muat rest area yang ada. Oleh karena itu harus dibatasi waktu bagi para penggunanya dan dibuat pengaturan sebagai langkah antisipatif," ucap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Dalam kesempatan yang sama, Eddy juga mengatakan bahwa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pihak BMKG juga sudah sangat baik. Hanya saja sosialisasi terhadap info BMKG itu yang dinilainya masih kurang. (dep/rdn)