Komisi V DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke Air Traffic Control (ATC) Bandara Soekarno Hatta untuk mengetahui lebih jauh tentang insiden tidak berfungsinya sistem radar pemandu penerbangan beberapa waktu lalu. Sebagai bandara internasional kejadian  tersebut patut disikapi serius karena dapat berdampak negatif bagi citra Indonesia di mata dunia.

"Komisi V serius mencermati kasus ini karena menyangkut keselamatan penumpang kemudian menyangkut image Indonesia di mata dunia, bagaimana menjamin keselamatan penerbangan. Apabila lalai bukan tidak mungkin kita dapat sanksi atau penerbangan asing ragu mendarat di sini," kata Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohamad Said kepada wartawan usai melangsungkan pertemuan dengan manajemen PT. Angkasa Pura II di Cengkareng, Jakarta, Selasa (18/12/12).

Dalam penjelasannya Prijono Widjojo Deputi Senior General Manager PT AP II mengatakan mogoknya radar selama 1 jam karena tidak berfungsinya Uninterrupted Power Supply (UPS) pendukung karena komponen kapasitor sebagai penghubung dari UPS utama pecah. Kondisi ini membuat pihak ATC terpaksa mengatur lalu lintas penerbangan secara manual yang hanya mampu melayani 1 pesawat setiap 5 menit. Jauh berbeda dengan dukungan radar yang bisa 1 pesawat/menit.

Sementara itu Budi Hendro Setiyono, Pelaksana Tugas General Manager ATS (Air Traffic Services) PT AP II menyatakan untuk menjaga  agar hal yang sama tidak terulang dalam waktu dekat segera dipasang UPS cadangan yang diperkuat pula dengan genset. Disamping itu menjelang kedatangan UPS berkekuatan dua kali lebih besar dari Jerman, kantor perwakilan produsen di Singapura akan meminjamkan cadangan lain sampai barang yang dipesan terpasang.

Audit BPKP

Anggota Komisi V dari Fraksi PDIP Sadarestuwati mempertanyakan keterlambatan pemasangan UPS produksi Jerman yang diperkirakan baru terealisasi Januari 2013 yang akan datang. "Kalau prosesnya sudah dimulai sejak bulan Maret 2012 menurut aturan perundang-undangan paling lambat bulan Desember seharusnya sudah terpasang. Apabila kontrak tahun ini barang datang tahun depan, ini janggal," tanyanya.

Untuk memeriksa dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan ia berharap Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan audit. DPR menurutnya akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk dapat mendukung terwujudnya layanan publik yang lebih baik di bandara. Usai pertemuan Tim Kunker Komisi V meninjau secara langsung ruang UPS. Peninjauan ini tertutup bagi para wartawan. (iky)