Komisi II DPR RI meminta Departemen Dalam Negeri (Depdagri) membuat perencanaan Program Pengembangan Wilayah Perbatasan yang komprehensif. Dengan perencanaan yang komprehensif, Depdagri diharapkan terdepan dalam menangani masalah perbatasan. Demikian disampaikan beberapa anggota Komisi II pada rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Depdagri dan jajarannya, Senin (22/6) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP). Eka Santosa mengatakan, untuk menangani wilayah perbatasan, perlu sebuah kebijakan yang terkait dengan perbatasan. Dalam hal ini perlu dibuat pola kebijakan yang tentunya ada variabel dengan instansi lain, dan berapa anggarannya untuk merealisasikan program tersebut. Banyaknya kasus wilayah perbatasan menurut Eka, juga karena kekurangsiapan pemerintah dalam menangani masalah tersebut. “Untuk itu, marilah kita perbaiki,” katanya. Senada dengan itu, anggota Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono menambahkan, masalah perbatasan itu seharusnya menjadi domain Depdagri, karena Depdagrilah yang mempunyai kaitan langsung dengan penduduk, wilayah dan pemerintahannya. Untuk itu, seharusnya Depdagrilah yang membuat perencanaan pokok terkait dengan wilayah perbatasan. Sementara Jazuli Juwaini (F-PKS) mengatakan, masalah sengketa perbatasan ini akar persoalannya tidak pernah terselesaikan. Karena dalam masalah ini dia melihat induknya di Depdagri, tapi penanganan dan anggarannya hanya sebagai pelengkap. Untuk menyelesaikan masalah ini, kata Jazuli, seharusnya pemerintah harus duduk bersama membahas hal ini antar departemen terkait. Begitu juga dengan DPR, harus dilakukan rapat lintas komisi untuk membicarakan masalah ini lebih jauh. “Saya yakin kalau cara penanganannya masih seperti sekarang, tidak akan pernah tuntas dan tidak pernah dapat selesai,” kata Jazuli. Untuk itu dia berharap Pemerintah dan DPR duduk bersama membahas masalah ini dengan mengikutsertakan departemen-departemen terkait. Pada kesempatan tersebut, Sekjen Depdagri Diah Anggraeni mengatakan, Program Pengembangan Wilayah Perbatasan memang tidak termasuk program prioritas nasional tahun 2010, namun Depdagri concern menangani kasus perbatasan wilayah. Menurut Diah, program ini bertujuan untuk penguatan kapastitas pemerintah daerah dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, pembangunan ekonomi di daerah perbatasan, serta penegasan wilayah/garis batas antar negara. Adapun alokasi pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp 50,52 milyar. Kegiatan yang menjadi prioritas dalam program ini adalah memfasilitasi pengembangan wilayah perbatasan dalam bidang ekonomi, budaya, sosial dan pembenahan tanda batas. Lebih jauh Diah menjelaskan, alokasi pagu indikatif Depdagri tahun 2010 sebesar Rp10,63 triliun. Dibandingkan alokasi tahun 2009, tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar Rp 1,93 triliun. Kenaikan ini secara signifikan terdapat pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (PNPM-P), dengan alokasi sebesar Rp 8,37 triliun. Selain itu, diagendakan juga untuk kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) sebesar Rp 440 milyar dan pengembangan secara bertahap kampus IPDN di empat daerah sebesar Rp 100 milyar, serta fasilitasi Pembangunan Wilayah Tertinggal sebagai kelanjutan kegiatan BRR di Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias sebesar Rp 231,58 milyar. (tt)