Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka saat menyalurkan bantuan sosial di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). Foto: Ria/nr

PARLEMENTARIA, Bandung - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyoroti penyaluran bantuan sosial (Bansos) Pangan khususnya untuk kelompok masyarakat miskin ekstrem di Jawa Barat, yang penyalurannya bukan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Dijelaskan Diah, berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Jabar, penyaluran bansos pangan khusunya untuk kelompok miskin ekstrem menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) di Kementeriaan Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). 

“Dalam ruang kerja kami yang bermitra dengan Kementerian Sosial kluster kemiskinan ekstrem belum dibahas bersama. Bagaimana munculnya kategori kemiskinan ekstrem, penetapan hingga verifikasi datanya kami belum bahas,” katanya saat memimpin tim kunjungan kerja reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). 

Diah mengatakan informasi ini menjadi catatan penting bagi Komisi VIII untuk segera dibahas mengenai  pemisahan antara kluster miskin dan miskin ekstrem. 

“Sebaiknya segera dibahas karena berhubungan dengan langkah-langkah yang lebih efektif dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan penyaluran bansos,” tutupnya. (rnm/aha)