Komisi V DPR menilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) belum optimal dan tepat sasaran. Pasalnya, sebaran bantuan tidak merata dan memiliki kriteria yang jelas.  

"Ukuran menentukan lokasi rumah swadaya ini belum ada standar yang jelas, DKI dapat 380 titik, Kaltim bisa 301 titik, coba bandingkan Malut mendapat 800 rumah, Papua 1200 rumah," ujar Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS saat Raker dengan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, membahas evaluasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa, (15/1).

Menurut Sigit, dirinya pesimis pemerintah dapat menyelesaikan kekurangan rumah (backlog)  bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. "Prinsipnya DPR mendukung program mengurangi kekumuhan ini, namun harus dilihat sebarannya juga," paparnya.

Dia menambahkan, Pemerintah harus memangkas struktur birokrasi yang ada. Artinya, verifikasi dari pemerintah daerah di daerah menambah jejang tugas. "Kita mengusulkan kenapa usulan tidak langsung ke pusat saja," ujarnya.

Sementara Teguh Juwarno dari F-PAN  menyayangkan, tidak adanya sinergi antara Kemenpora dengan DPR sebagai wakil rakyat. diakuinya, lanjut Teguh, sebagai Wakil rakyat tentunya memahami lokasi Dapilnya, dan masyarakat yang layak menerimanya.  "Jika memang tidak ada sinergi dengan Komisi V DPR kita jangan terlalu mudah memberikan persetujuan terhadap anggaran Kemenpera," tegasnya.

Kemenpera telah menyalurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swdaya (BSPS), hingga 26 Desember 2012 lalu dari total target pembangunan fisik sekitar 250 ribu unit rumah terealisasi pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekitar 18.159 unit atau 90,9 persen serta stimulan peningkatan kualitas perumahan terealisasi sekitar 230 ribu atau 100 persen.

Dari sisi bantuan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dialokasikan dananya sekitar Rp7,103 triliun untuk sekitar 133.000 unit rumah berhasil direalisaikan sebanyak 73.923 unit rumah dengan total anggaran Rp3,033 triliun. (si)/foto:iwan armanias/parle.