Panitia Kerja (Panja) Kurikulum  Komisi X DPR mengadakan rapat kerja dengan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim Rabu (16/1) siang di Jakarta. Dalam acara tersebut sejumlah anggota Komisi X DPR mempertanyakan masih banyaknya sekolah-sekolah yang belum memahami tentang perubahan kurikulum baru.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah meminta pemerintah segera menyerahkan desain induk dan dokumen resmi kurikulum 2013. Pemerintah didesak harus berani membuka anggaran soal kurikulum, serta memberi sosialisasi kepada sekolah-sekolah karena masih banyak sekolah yang belum bisa menerima kurikulum 2013 yang akan diberlakukan tahun ini.

Menanggapi hal ini, Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, kurikulum 2013 bukanlah kurikulum yang baru sama sekali, melainkan pengembangan dari kurikulum Berbasiis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang berlaku selama ini.

Menurutnya, alasan pemerintah mengubah kurikulum bertujuan agar guru lebih siap mengajar dengan kurikulum baru karena disediakan buku siswa dan buku pegangan guru yang didalamnya termasuk pedoman pembelajaran dan penilaian. " Tidak ada perubahan signifikan pada struktur kurikulum dan materi pembelajaran, hanya perubahan pada proses pembelajaran dan penilaian," jelas Musliar.

Untuk itu lanjutnya, sosialisasi akan dilaksanakan setelah memperbaiki kurikulum berdasarkan hasil uji buplik yang dilanjutkan dengan Raker dan RDP dengan Komisi X DPR. Dia mengatakan jika menjumpai ada guru yang belum pahan soal kurikulum 2013, memang hal ini belum dilakukan karena masih terbatas ke uji publik.

Uji publik memang hanya mengundang kalangan yang terbatas yang kira-kira bisa memberi  masukan. Namun kalau sosialisasi tentunya setelah dokumen kurikulum ini secara utuh bisa dirumuskan, dan mendapat pandangan dari Komisi X DPR. " Ini sudah dijalankan, mudah-mudahan tidak terlalu lama akan selesai," ujarnya. (spy), foto : wd/parle/hr.