Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: Prim/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IX DPR RI menyampaikan kesimpulan dari Rapat Kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting. Di antaranya, Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan alat antropometri didistribusikan mencapai ke seluruh posyandu di Tanah Air.

"Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan memastikan alat antropometri terdistribusi ke seluruh posyandu dan ultrasonografi terdistribusi ke seluruh puskesmas," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5/2024)

Sebelumnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa pendistribusian alat antropometri yang berfungsi mengukur berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala anak di seluruh posyandu dan fasilitas kesehatan (faskes) di Tanah Air mencapai 99 persen.

Baru sekitar 50–60 persen petugas pengukuran antropometri yang benar-benar mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes

Kesimpulan lainnya yakni disebutkan bahwa Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar terus meningkatkan jumlah SDM kesehatan yang kompeten. Hal itu untuk melakukan pengukuran antropometri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Sebab sebelumnya dalam rapat tersebut, Menkes Budi mengatakan pihaknya tengah mengoptimalkan akurasi data stunting di Tanah Air dari seluruh daerah melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) petugas pengukuran antropometri, seperti bidan dan kader posyandu.

Menurut Budi, pengukuran antropometri oleh petugas pengukur yang berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala bernilai penting agar anak-anak yang mengalami stunting mendapatkan penanganan yang tepat.

Sejauh ini, kata Budi, baru sekitar 50–60 persen petugas pengukuran antropometri yang benar-benar mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes. (hal/rdn)