Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perdagangan merupakan suatu terobosan terbaru dari pemerintah dalam hal ini khususnya dari Kementerian Perdagangan. Karena Indonesia hingga saat ini belum memiliki Undang-Undang tentang Perdagangan, makanya muncullah inisiatif pemerintah untuk membentuk RUU tentang Perdagangan tersebut. Karena sejauh ini, dunia perdagangan di Indonesia masih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) milik Belanda.

“Saat ini Komisi VI DPR RI tengah membahas RUU tentang Perdagangan, semua hal yang akan diatur di dalam RUU ini menjadi sesuatu yang urgen karena menjadi bagian yang terakumulatif terhadap semua persoalan,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima (F-PDI Perjuangan) kepada wartawan, di Gedung Nusantara II DPR RI, baru-baru ini.

Menurutnya, urgensi RUU tersebut diperlukan untuk memperketat masuknya produk impor ke market domestik. Aturan impor ini juga akan menyelamatkan produk dalam negeri. “Ini penting untuk menjaga produk dalam negeri,” tambahnya.

Ia mengakui bahwa RUU tentang Perdagangan ini tidak dapat mengeluarkan larangan untuk perdagangan bebas. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk membendung barang impor tersebut adalah dengan membuat aturan perdagangan yang akan berdampak pada peningkatan transaksi barang produk dalam negeri dengan memperketat aturan impor.

Dia menambahkan, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat aturan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta aturan karantina bagi produk holtikultura. RUU Perdagangan dipastikan akan mempertegas aturan tersebut sehingga tidak semua barang impor dapat masuk ke Indonesia. Artinya, seluruh barang impor yang akan masuk harus memenuhi syarat SNI yang telah diberlakukan oleh pemerintah, tambahnya.

“Kita tidak melarang barang impor masuk ke Indonesia, tetapi kita punya hak untuk mengatur barang impor yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Lebih lanjut politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, demi menjaga konsumsi masyarakat pada produk nasional, DPR akan mencermati pasal per pasal yang dituangkan pada RUU tentang Perdagangan ini. “Tidak menutup kemungkinan ada pasal-pasal yang memperbesar arus impor masuk ke dalam negeri melalui RUU ini,” jelasnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle.