Komisi VI Setujui Usulan Tambahan Anggaran 2025 Kementerian Investasi

11-06-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji saat memimpin Raker dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp889 miliar. Tambahan anggaran ini, kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji merupakan tambahan anggaran yang akan digunakan untuk program dukungan manajemen dan program penanaman modal.


Sebelumnya, diketahui, pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas ditetapkan sebesar Rp681 miliar. Anggaran itu, disebutkan Sarmuji adalah untuk program penanaman modal sebesar Rp331 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp359 miliar.


Sementara itu, terhadap realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi tahun 2023, Komisi VI mengapresiasi serapan anggaran yang mencapai 97,14 persen. Untuk itu, Komisi VI pun mendorong Kementerian Investasi untuk meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024.


"Komisi VI DPR RI mengapresiasi realisasi penyerapan anggaran Kementerian Investasi tahun 2023 yang mencapai 97,14 persen serta mendorong Kementerian Investasi untuk meningkatkan kinerja dan realisasi penyerapan anggaran di tahun 2024," kata Sarmuji saat membacakan kesimpulan Raker dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...