Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR BPN di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024). Foto: Geraldi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR BPN, salah satu poin yang menjadi pembahasan ialah terkait usulan tambahan alokasi anggaran tahun 2025 dari Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebesar Rp7.586.538.037.000. Sebelumnya Kementerian ATR BPN sudah mendapatkan pagu anggaran 2025 sebesar Rp 6.454.781.052.000, sehingga jika disetujui oleh DPR, total alokasi anggaran Kementerian ATR/BPN di 2025 mencapai Rp14.041.319.089.000.

Namun demikian, Komisi II DPR RI tidak lantas langsung menyetujui usul tambahan alokasi anggaran tersebut, dan menjelaskan akan dilakukan pembahasan yang akan datang bersama Eselon I Kementerian ATR BPN.

”Terkait usulan tambahan anggaran tahun 2025 Kementerian ATR BPN sebesar Rp7.586.538.037.000, Komisi II DPR RI akan membahasnya pada RDP yang akan datang,” jelas Junimart Girsang saat membacakan hasil kesimpulan rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).

Dalam kesempatan yang sama, AHY menjelaskan bahwa pagu anggaran yang Kementeriannya dapat saat ini, dinilai tidak cukup mengingat banyaknya kasus pertanahan yang sedang dihadapi.

"Sebetulnya yang kami usulkan untuk 2025 itu hingga Rp14 triliun. Sekali lagi kami akhirnya menjadi sungkan ketika mengetahui pagu indikatifnya Rp6,5 triliun," kata AHY saat rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (11/6).

AHY merincikan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen Rp5.624.592.639, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp8.015.692.376, dan program penyelenggaraan penataan ruang Rp401.034.075. (we/aha)