Perbaikan Kualitas Pendidikan Harus Jadi Prioritas Negara

12-06-2024 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (11/6/2024). Foto: Saum/vel

PARLEMENTARIA, Deli Serdang - Indonesia memiliki penduduk lebih dari 200 juta jiwa. Angka ini bisa menjadi berkah atau petaka ditentukan oleh kebijakan pemerintah. Sebab itu, perbaikan kualitas pendidikan melalui alokasi anggaran yang proposional dan perbaikan tata kelola harus menjadi bagian dari prioritas negara.

 

Demikian hal tersebut diutarakan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI I Komang Koheri dalam agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI ke Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (11/6/2024). Ia berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah, tidak setengah hati mengurus pendidikan di Indonesia bersama dengan legislatif.

 

"Namanya eksekutif dan legislatif ini seperti kereta yang bersama relnya. Artinya, masing-masing harus hadir dan berjalan beriringan, apalagi untuk mengurus pendidikan di Indonesia ini," ungkap Komang.

 

Lebih lanjut, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu berharap memperoleh aspirasi dan masukan dari stakeholder pendidikan, termasuk perguruan tinggi agama. Baginya, setiap aspirasi dan masukan yang disampaikan akan membantu pemerintah serta legislatif memastikan setiap warga negara memperoleh akses pendidikan yang layak.

 

Perlu diketahui, Komisi VIII DPR RI menggelar agenda kunjungan kerja ke UINSU guna mengawasi anggaran pendidikan yang dikelola Kemenag sesuai dengan peruntukannya. Selama kunjungan, ditemukan sejumlah isu sperti tata kelola negara terhadap perguruan tinggi agama dan ketimpangan porsi dalam anggaran pendidikan.

 

Menutup pernyataannya, Komang berharap masyarakat Indonesia tidak berputus asa. Komisi III DPR, imbuhnya, akan selalu mengawal untuk memastikan anggaran pendidikan di Kemenag mendapatkan alokasi proposional dan tata kelola menjadi lebih baik ke depannya. (um/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...