Timwas Haji Soroti Kendala Kartu Nusuk untuk Jemaah Haji

13-06-2024 / KOMISI VIII
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal saat melakukan pengawasan haji 2024 di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/06/2024). Foto: Singgih/vel

PARLEMENTARIA, Makkah - Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, mengungkapkan kekhawatirannya terkait keterlambatan distribusi kartu Nusuk, identitas penting bagi kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Cucun menyoroti problematika besar yang muncul akibat belum diterimanya kartu Nusuk oleh banyak jemaah.

 

"Banyak yang disampaikan oleh Kementerian Agama yang belum mendapatkan Nusuk. Nah, ini problematika besar ketika nanti seseorang harus pakai ID, smart card atau Nusuk ini yang harus mereka miliki sebagai identitas untuk kelancaran penyelenggaraan haji," ujar Cucun, di Makkah, Arab Saudi, Rabu (12/6/2024).

 

Cucun menambahkan bahwa Kementerian Agama menjanjikan distribusi kartu tersebut pada hari berikutnya. Namun, ia mengajukan pertanyaan kritis mengenai langkah yang harus diambil jika kartu tersebut masih belum diterima. "Kalau besok belum ada, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang kita evaluasi," katanya.

 

Menurut Cucun, evaluasi ini bukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan ibadah haji. "Kita perbaikan titik letaknya. Misalkan leading sectornya di Kementerian Agama ini harus ditingkatkan, Kementerian Hukum dan HAM melalui imigrasinya yang harus dilakukan, kemudian Kementerian Perhubungan ini harus dilakukan, BUMN mau melakukan apa," jelasnya.

 

Ia menekankan pentingnya peran berbagai kementerian dan lembaga dalam memastikan kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. "Ini penting untuk bagaimana penyelenggaraan ibadah haji kita ini bisa berjalan lancar dan umat merasa trust kepada pemerintah, merasa dilayani dan menunggu lamapun merasa puas," tambah Cucun.

 

Kartu Nusuk, yang diperkenalkan sebagai bagian dari upaya digitalisasi dan peningkatan pelayanan haji, berfungsi sebagai identitas jemaah yang mencakup berbagai informasi penting. Kartu ini diharapkan dapat mempermudah akses layanan dan administrasi selama penyelenggaraan haji.

 

Evaluasi yang diusulkan oleh Timwas Haji DPR RI ini diharapkan dapat memperbaiki sistem penyelenggaraan haji secara menyeluruh, sehingga kendala seperti keterlambatan distribusi kartu Nusuk dapat dihindari di masa mendatang. Langkah-langkah perbaikan ini penting untuk memastikan bahwa jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan ibadah dengan lancar dan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. (skr/aha)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Minta Kementerian Agama Perinci Efisiensi Anggaran 2025
04-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI untuk membahas pelaksanaan program dan anggaran...
Komisi VIII DPR RI Soroti Efisiensi Anggaran dan Program Prioritas KPPPA Tahun 2025
03-02-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Rapat...
Program Makan Bergizi Gratis Butuh Rp 71 Triliun, Solusi Pendanaan Jadi Sorotan
20-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran, Makan Bergizi Gratis (MBG) disediakan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar...
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...