Komisi IX DPR RI mendesak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk melakukan penertiban pelayanan TKI dan membasmi calo TKI serta memberantas premanisme pemulangan TKI ke daerah asal.

Bentuk premanismetersebut di antaranya berupa pengutipan jasa transportasi di luar ketentuan yang berlaku, dan pemaksaan penukaran uang pada money changer yang berada di counter dalam gedung Balai Pelayanan Kepulangan (BPK) TKI Selapajang, Tangerang, Banten. Demikian salah satu butir kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX  dengan Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (31/1)

Dalam RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfidz dari Fraksi PPP, Komisi IX  juga mendesak Kepala BNP2TKI untuk segera mengganti petugas pendataan pria diganti dengan petugas pendataan perempuan, serta memberikan kemudahan pada pelayanan kepulangan TKI secara mandiri.

Komisi IX DPR juga meminta BNP2TKI untuk meningkatkan sosialisasi perlindungaan TKI di luar negeri dan promosi penempatan TKI, khususnya di negara-negara penempatan non tradisional sesuai dengan target, sasaran dan program prioritas, rencana strategis BNP2TKI tahun 2013 terkait sinergitas dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Kemenakertrans RI pasca terbitnya Permenakertrans Nomor 16 tahun 2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI dari Negara Penempatan Secara Mandiri ke Daerah Asal dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, Komisi IX DPR RI juga mendesak BNP2TKI mengambil kebijakan temasuk langkah-langkah konkrit dan terobosan sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku dalam rangka mempermudah TKI dalam memperoleh pelayanan penempatan dan pemulangan, akses rekrut dan pendataan online, informasi kerja serta pembinaan dan peengawasan lembaga penempatan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNP2TKI yang didampingi  Sekretaris Utama Edy Sudibyo, Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi Endang Sulistyaningsih, Deputi Bidang Penempatan Ade Adam Noch, dan Deputi Bidang Perlindungan Lisna Yoeliani Poeloengan, beserta jajaran pebajat BNP2TKI lainnya  menyampaikan mengenai hasil evaluasi kinerja BNP2TKI 2012, rencana strategis (Renstra) BNP2TKI tahun 2013  yang meliputi target capaian, sasaran, serta program prioritas, termasuk di antaranya program PAP, penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) dan penyelesaian kasus-kasus TKI di luar negeri yang masih belum optimal untuk meningkatkan perlidnungannya.

Terkait permintaan Komisi IX DPR kepada BNP2TKI untuk mengganti petugas pendataan pria diganti dengan perempuan, Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat merespon positif. Jumhur optimistis, bahwa langkah ini akan mengurangi citra negatif yang ada di terminal 2 kedatangan TKI di Bandara Soekarno Hatta. Langkah ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat. "Mungkin lebih sopan dengan petugas pendataan perempuan," katanya.

"Tetapi kalau premanisme nggak bisa jamin sebab, Bandara Soekarno Hatta kan bukan wilayah saya, kewenangannya ada pada Angkasa Pura. Kita selalu koordinasi," kata Jumhur.

Diperkirakan, petugas pendataan TKI di bandara dari BNP2TKI yang akan diganti berjumlah 16 orang, termasuk pimpinannya. Selain mengganti petugas, BNP2TKI juga sedang mengevaluasi mengenai pendataan TKI ini untuk dihilangkan atau tidak, agar di kemudian hari tidak ada menimbulkan peluang adanya premanisme terhadap TKI.

Sementara dalam  Permenakertrans Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemulangan TKI, dijelaskan Jumhur,  bahwa TKI bisa pulang langsung tanpa perlu didata. Langkah itu dilakukan Menakertrans Muhaimin Iskandar untuk menghindari diskriminasi pada TKI. (sc)foto:wy/parle