Masalah keakuratan data serta kepesertaan penerima Jamkesmas menjadi salah satu konsentrasi anggota Komisi IX DPR RI pada rapat dengar pendapat dengan Wakil Menteri Kesehatan,  TNP2K,  Sekertaris Derah Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, di Gedung DPR RI,  Senayan, Senin (4/2)

Anggota Komisi IX, PoempidaHidayatullah (F-PG)mempertanyakan mengenai kinerja 120.000 pencacah yang mendata masyarakat tidak mampu. Menurutnya jumlah pekerja sebesar ini harusnya bisa memberikan data akurat terkait kepesertaan Jamkesmas. Ditambah lagi dana yang dialokasikan yang cukup besar senilai 150 Milyar.

Untuk menangani masalah tersebut, Mardiana Indraswati     (F-PAN) mengusulkan,agar anggota dewan turut diikutkan dalam pendataan peserta Jamkesmas. Hal ini mengingat jam terbang anggota dewan ke daerah pemilihan (dapil) yang tinggi serta banyaknya keluhan dari masyarakat yang ditujukan pada Anggota Komisi IX.

“Kita harus memulai semua dari botton up, yang terutama ialah bagaimana kita sebagai anggota dewan disertakan. Kita merupakan sasaran langsung dari masyarakat semua”, ungkapnya.

Hal ini dibenarkan oleh politisi F-PDIP, Sri Rahayu. Menurutnya, penanganan kartu Jamkesmas yang berbelit-belit akan berimbas pula pada pelayanan masyarakat. Selain itu, masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum memdapat kartu kepesertaan Jamkesmas menjadi korban sehingga tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya didapatkan.

“Ini kenyataan bahwa memang data yang dibuat dengan sebenarnya dilapangan itu banyak terjadi perbedaan. Dari situ menunjukkan bahwa memang data itu ada yang tidak akurat”, tegas  Sri.

Sementara itu Endang Syarwan Hamid menegaskan, bahwa birokrasi pelayanan kesehatan masyarakatmasih buruk. Hal ini menurutnya  akan berdampak langsung kepada masyarakat, terlebih lagi masyarakat tidak mampu yang tidak memliki kartu Jamkesmas  tidak memdapat pelayanan yang seharusnya,hanya karena birokrasi yang buruk serta penanganan kartu Jamkesmas yang belum merata.

Sedangkan, Surya Chandra Surapaty (F-PDIP) meminta ,agar mengembalikan semangat yang menjadi amanat Undang-undang tentang pelayanan kesehatan. Menurutnya, pelayanan kesehatan haruslah menjadi tanggung jawab negara.

“Kita harus semangatdan  kembali pada konstitusi, pada UUD1945 pasal 28A ayat 1. Kita gotong royong, bayar iuran, yang tidak mampu bayar iuran dibayarkan pemerintah, gratis,” papar Surya.

Ia juga menyinggung masalah pelaksaan BPJS tahun 2014 yang sudah tidak lama lagi. Ia menghimbau agar masalah pendataan dan kriteria masyarakat tidak mampu bukan menjadi masalah lagi dan BPJS sudah siap dilaksanakan.

“2014 tidak lama lagi. Kalau antara pemerintah daerah, pemerintah pusat masih ribut soal data, ktiteria kemiskinan terus kapan kita mau mulai, dengan semangat gotong royong memperbaiki sistem pelayanan kesehatan kita ini”, tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Rasiyo, menegaskan bahwa Pelaksanaan Jamkesmas per 1 Januari 2013 ternyata sepenuhnya siap terlaksana di Jawa Timur, walaupun  masih banyakkendala yang terjadi terkait pelaksaaan Jamkesmas tersebut.

Masalah lama yang kembali muncul yakni data peserta Jamkesmas yang tidak akurat mengakibatkan  banyak masyarakat miskin yang seharusnya menjadi peserta tidak mendapatkan kartu Jamkesmas. Hal ini juga dikarenakan kriteria kemiskinan atau masyarakat tidak mampu yang tidak jelas dan perlu direvisi.(sc/ul)foto:wy/parle