Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan dan Tim Nasional Penanggulangan Percepatan Kemiskinan (TNP2K) segera melakukan verifikasi dan menyelesaikan permasalahan kepesertaan serta pendataan Jaminan Kesehatan (Jamkesmas) 2013di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut merupakan salah satu butir kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Wakil Menteri Kesehatan Ali Gufhron Mukti, Dirjen Bina Upaya Kesehatan Akmal Taher, Sekretaris Eksekutif TNP2K, Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Rasiyo, dan Ketua Komisi E DPRD Jatim Sugiro Sancoko di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/1)

“Sebagai tindak lanjut hasil rapat hari ini, Kementerian Kesehatan diminta untuk  melakukan evaluasi komprehensif pelaksanaan Jamkesmas sebagai persiapan pelaksanaan BPJS Kesehatan Tahun 2014,” kata Wakil Ketua Komisi IX Supriyatno yang memimpin rapat tersebut.

Dalam rapat yang membahas mengenai Mekanisme penetapan data kepesertaan Jamkesmas 2013, Komisi IX juga meminta  Kementerian Kesehatan untuk melakukan terobosan dalam sosialisasi kepesertaan dan pemanfaatan Jamkesmas 2013 sebagai upaya optimalisasi cakupan pelayanan kesehatan terutama pada masyarakat sangat miskin, miskin dan rawan miskin lainnya. 

Untuk mengantisipasi dalam hal pencetakan dan pendistribusian kartu Jamkesmas, Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan untuk mengevaluasi dan mengawasi pencetakan dan pendistribusian kartu Jamkesmas 2013 di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan oleh PT. Balai Pustaka (Persero) sehingga permasalahan seperti yang terjadi di provinsi Jawa Timur dapat segera diatasi.(sc)foto:wy/parle