Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana saat kunjungannya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (10/7/2024). Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta Utara - Wakil Ketua Badan Kerja Sama-Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana, mengungkapkan pentingnya afirmasi anggaran serta regulasi kelautan yang komprehensif untuk menjaga ekosistem laut Indonesia.

Putu menyampaikan bahwa laut Indonesia memiliki keindahan yang luar biasa, termasuk keberadaan palung di bagian barat Sumatera yang mencapai kedalaman hingga enam ribu meter. Namun, ia juga menyoroti kondisi kritis laut Indonesia akibat overfishing, penggunaan dinamit, dan pencemaran sampah.

“Laut kita dalam kondisi kritis dengan adanya kerusakan akibat overfishing dan sampah. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita atasi,” ujar Putu kepada Parlementaria di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, Jakarta, Rabu (10/07/2024).

Ketua Kaukus AIR DPR RI ini juga menambahkan bahwa Indonesia sudah memiliki rencana untuk memitigasi masalah ini melalui kerja sama dengan organisasi OceanX dan kapal OceanX. “Ini langkah yang sangat positif, dan kita perlu dukungan anggaran serta regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah kelautan dan perubahan iklim,” katanya.

“Ini langkah yang sangat positif, dan kita perlu dukungan anggaran serta regulasi yang lebih komprehensif untuk mengatasi masalah kelautan dan perubahan iklim”

Ia juga menekankan pentingnya strategi jangka panjang dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk pemanfaatan Seagrass Meadows dan mangrove yang memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon (carbon trading). “Indonesia harus menjadi superpower dalam bidang carbon trading. Seagrass Meadows dan mangrove kita berkontribusi besar dalam meng-capture karbon, bahkan lebih efektif daripada hutan di darat,” jelas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Putu berharap bahwa seluruh pihak dapat bersinergi untuk menjaga kelestarian laut Indonesia dan menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi yang besar. “Kita harus memiliki blueprint dan roadmap yang jelas dalam mengawal laut kita. Parlemen akan terus mendukung dan mendorong upaya ini,” tambahnya. (skr/rdn)