Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi Simbolon mengatakan, Panja Hulu Listrik akan segera menyampaikan dan mengeluarkan rekomendasi laporan Panja sebelum penyampaian nota Keuangan 16 Agustus mendatang.

"Kita mengharapkan Agustus sudah ada rekomendasi, karena memang sesuai kesepakatan DPR meminta tindak lanjut audit investigasi yang dilakukan oleh BPK, dan kita mendalami persoalan ini," ujarnya kepada wartawan, di Gedung Nusantara I DPR, Rabu (6/2).

Menurutnya, DPR bekerja obyektif tanpa muatan yang subyektif dan kita akan mengklarifikasi persoalan inefisiensi ini kepada pihak terkait. "Kita obyektig dan tidak ada muatan lain, kalau memang ada kita bicarakan secara internal," terangnya.

Dia mengatakan, subyek yang diminta klarifikasi itu adalah BP Migas, PLN, Kementerian ESDM, mantan Direksi PLN, dan penyalurnya. "Kita akan mengadakan Rapat Khusus sebagai bentuk tindak lanjut Rapat Panja atau Komisi memang kendalanya pihak yang kita minta klarifikasi tidak pernah hadir Dahlan Iskan, kita jalan saja apabila kita anggap cukup tidak perlu kita hadirkan," ujarnya.

Dia menambahkan, tahap klarifikasi ini tentunya akan dikembalikan lagi kepada BPK dan sesuai prosedur akan ditindaklanjuti dengan audit investigasi BPK. "Sebenarnya Dahlan Iskan ikut tahu dan mendorong audit ini, bahkan Menteri ESDM yan lama juga mendukung adanya audit kinerja terhadap PLN," katanya.

Simbolon menegaskan, inefisiensi tersebut menyebabkan kerugian terhadap negara karena memang negara memberikan subsidinya kepada PLN. "Jadi ada pihak yang berkontribusi terkait kerugian PLN kita meminta Wamen ESDM jangan ikut-ikutan Alpa (tidak hadir)," tegasnya.

Dia mengaku Komisi VII DPR akan terus menyurati Dahlan Iskan agar menghadiri rapat Panja Hulu Listrik guna mengetahui faktor penyebab inefisiensi tersebut. "Kita akan terus undanglah Dahlan Iskan, biarin saja dan apabila ada Rapat Konsultasi akan kita pertanyakan kepada Presiden mengapa seorang Dahlan Iskan tidak pernah hadir saat dipanggil Komisi VII DPR," paparnya.(si)/foto:iwan armanias/parle.