Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung bersama Pimpinan Dewan dengan Pimpinan-pimpinan Komisi dan Pansus serta badan Legislasi melakukan Rapat Koordinasi, ingin mempercepat penyelesaian beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU).

“RUU itu mudah-mudahan dalam masa persidangan ini bisa selesai antara 15-16 RUU, diantaranya RUU yang berkaitan dengan pembalakan liar, RUU Ormas, Pendidikan Kedokteran, kemudian RUU yang masih alot adalah yang berkaitan dengan RUU Desa. Ini adalah RUU yang mendapatkan prioritas perhatian dalam masa persidangan ke-tiga ini,” kata Pramono anung usai rapat, di Gedung DPR, Rabu (6/2).

Pramono, Politisi Partai Demokrasi Perjuangan mengatakan kendala yang dihadapi  sebenarnya lebih pada keputusan politik dan sikap yang masih berbeda antara Pemerintah dan DPR, dan juga diantara fraksi-fraksi yang ada.

Selain itu, Rakor juga menyinggung mengenai adahal yang berkaitan dengan RUU Desa dan ada hal yang berkaitan dengan RUU Adat. Menurutnya yang terpenting keduanya tidak overlapping, jangan ada kesan bahwa RUU Desa ini hanya berlaku pada daerah jawa dan RUU adat untuk di luar jawa. “Untuk itu dilakukan proses singkronisasi antara Baleg dan Pansus yang membahas RUU itu,” ungkap Pramono.

Wakil Ketua Pansus RUU Desa Budiman Sujadmiko dari F-PDIP, yang juga mengikuti Rakor itu mengatakan mengusulkan antara Pansus RUU Desa dan Pansus RUU masyarakat hukum adat yang sedang dibahas di tingkat Badan Legislasi (Baleg) harus bertemu, karena dikhawatirkan adanya overlapping antara dua RUU ini.

Budiman menjelaskan RUU Desa bukan sekedar berbicara UU pemerintahan tetapi UU desa secara keseluruhan, sehingga kita harus tentukan mana garis batasnya.

“Perlu ketemu dulu, perlu diteruskan tidak RUU itu (RUU Masyarakat Hukum Adat), sehingga jangan sampai ada overlapping dengan RUU Desa, RUU desa juga mengatur soal adat itu juga bukan sekedar pemerintahan. Enaknya di intergrasikan dengan RUU Desa saja,” ujar Budiman.

Usul Pelaksanaan Legislasi

Ketua Baleg  Ignatius Mulyono mengatakan Rapat Koordinasi ini untuk usahakan dari program legislasi DPR, mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas yang sudah kita rencanakan. “Banyak usul-usul untuk mengupayakan pelaksanaan fungsi legislatif itu menjadi efektif dan efisien,” katanya, setelah rapat .

Ignatius mengutarakan Baleg  mengusulkan bahwa untuk selanjutnya penyiapan naskah akademik dan RUU itu keseluruhanya diserahkan ke Baleg, dari Baleg setelah selesai penyiapannya harmonisasi di komisi, “Jadi yang melakukan harmonisasi justru komisi. Karena komisi mempunyai tanggung jawab berikutnya waktu pembahasan dengan Pemerintah,” jelasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat , Selama ini komisi menyiapkan naskah akademik dan draff,  itu yang memakan waktu lama sehingga tidak selesai-selesai.

Oleh sebab itu jika ini bisa ditangani, Baleg meminta untuk diperkuat dengan organisasi institusi baru yaitu yang disebut Badan Perancang Undang-Undang yang terdiri dari orang-orang yang ahli dibidang perancangan undang-undang dan penyusunan naskah akademik, serta yang memiliki penguasaan hukum terhadap subtansi dari draff RUU itu sendiri.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan kalau sudah penyusunan naskah akademik dan draff itu sudah selesai diserahkan dari Badan Perancang Undang-Undang kepada Baleg. Setelah diadakan proses dibaleg lalu dikirim ke komisi untuk menjadi mendapatkan harmonisasi Komisi. Setelah itu diajukan ke Paripurna nanti pada waktu pembahasan dilakukan oleh komisi yang bersangkutan. “Jadi komisi itu hanya melakukan harmonisasi dan pembahasan,” papar Ignatius Mulyono.   (as)foto:as/parle