Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti. Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Kris Dayanti mendorong pemerintah memperkuat sosialisasi dan edukasi tentang program vaksin Polio bagi anak. Ia juga mengimbau masyarakat tak termakan hoaks karena vaksin Polio sudah dipastikan keamanannya.

"Pemberian vaksin Polio lengkap wajib dilakukan. Ini untuk memastikan bayi dan anak kita terlindungi dari ancaman virus Polio yang dampaknya cukup fatal," ujar wanita yang kerap disapa KD ini, dalam keterangannya pada Parlementaria, Rabu (7/8/2024).

Diketahui, mulai 23 Juli lalu, pemerintah kembali menggelar program Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio lantaran masih ada laporan terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat virus Polio di sejumlah wilayah di Indonesia. Dengan adanya laporan kasus Polio serta risiko penularan virus Polio yang tinggi, PIN digelar secara serentak di Indonesia.

Hanya saja KD menyayangkan, muncul banyak informasi yang tidak benar terkait pemberian vaksin Polio, terutama di media sosial. Seperti hoaks dalam sebuah video yang mengklaim pemberian vaksin Polio tipe-2 kepada anak-anak justru dapat memicu adanya wabah penyakit Polio di Indonesia.

Selain itu, muncul pula hoax lain yang menyebutkan vaksin Polio dapat memicu kanker dan HIV sehingga beredar narasi ‘stop vaksin Polio tipe 2’. Akibat disinformasi tersebut, para orang tua menjadi ragu bahkan takut membawa anaknya mengikuti program PIN. Yang mana, hal ini dibantah oleh Kemenkes sendiri dan menyatakan vaksin Polio tetes yang digunakan saat PIN, yakni novel Oral Polio Vaccine Type 2 (nOPV2) terjamin keamanannya bagi bayi dan anak. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga telah memastikan keamanan vaksin nOPV2.

Kris Dayanti pun meminta poemerintah untuk memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang keamanan vaksin Polio. “Pemerintah harus memutus rantai penyebaran hoax dengan gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. Gunakan pendekatan humanis, termasuk manfaatkan kader-kader posyandu dan PKK, serta pihak Pemda untuk memberi informasi kepada masyarakat,” tuturnya.

Menurut Kris Dayanti, masifnya edukasi diperlukan mengingat hoax tentang vaksin Polio cukup mengkhawatirkan. Narasi hoaks soal hal itu diperparah dengan beredarnya unggahan di media sosial yang menyebut ada dokumen rahasia BPOM bocor yang berisi informasi bahwa vaksin nOPV2 membahayakan kesehatan publik.

“Penting sekali pemerintah menggunakan berbagai media untuk menjelaskan secara masif bahwa vaksin Polio sangat penting diberikan kepada anak guna mencapai target 95% vaksinasi Polio di Indonesia. Upaya meminimalisasi disinformasi soal vaksin Polio perlu juga dengan melibatkan institusi pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat/tokoh agama karena banyak dipercaya masyarakat,” sambungnya.

Kris Dayanti mengingatkan bahwa pemberian imunisasi lengkap atau kombinasi imunisasi polio tetes (OPV) dan imunisasi polio suntik (IPV) diperlukan untuk membentuk kekebalan yang optimal terhadap semua virus Polio. "Masyarakat perlu diberi informasi tentang pentingnya menyelesaikan jadwal vaksinasi Polio dan mengapa setiap dosis vaksin diperlukan untuk perlindungan maksimal," pungkasnya. (we/aha)