Anggota DPR RI Jazuli Juwaini. Foto: Dok/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Jazuli Juwaini mengkritik keras aturan Kepala BPIP Yudian Wahyudi yang mengharuskan anggota paskibraka perempuan harus menanggalkan jilbab demi keseragaman pada saat saat pengukuhan dan saat bertugas mengibarkan bendera di hari kemerdekaan. Menurutnya, kebijakan ini tidak masuk akal.

Selain kebablasan dan tidak mencerminkan ketidakpahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945, kebijakan wajib lepas hijab ini, tegasnya, adalah sikap diskriminasi. Ia menekankan jilbab bukan penghalang ekspresi nasionalisme kepada bangsa.

"Miris sekali lembaga pembina Pancasila justru tidak paham Pancasila dan Konstitusi. Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945 tegas menyatakan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu," tegas Jazuli dalam rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

"Miris sekali lembaga pembina Pancasila justru tidak paham Pancasila dan Konstitusi”

Sebelumnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menerbitkan aturan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Paskibraka. Hal ini mengakibatkan ada 18 anggota Paskibraka yang harus melepas jilbab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera pusaka di hari kemerdekaan nanti. Tentu, peristiwa ini menuai polemik dan protes keras dari publik. Sebab, wajib melepas hijab ini dinilai melanggar hak beragama.

Politisi Fraksi PKS itu menerima banyak masukan dan aspirasi masyarakat terkait aturan ini. Satu di antaranya adalah pembatalan serta mengembalikan hak-hak paskibraka untuk memiliki opsi mengenakan hijab. "Oleh karena itu, saya meminta Kepala BPIP membatalkan aturan tersebut di hari kemerdekaan seperti yang sudah berlaku selama ini," pungkasnya. (um/rdn)