Anggota Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Asfihani menilai sistem baru pengendali BBM Subsidi yang menggunakan sistem teknologi Informasi gagal diterapkan dalam mengurangi penyelewengan penggunaan BBM bersubsidi.

"Pada tanggal 3 desember 2012, Pertamina telah mengeluarkan sistem itu dan diujicoba di Kalsel namun banyak operator dilapangan yang tidak menggunakan alat itu,"terangnya saat RDP dengan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Fahrial, di Gedung Nusantara I, Senin, (11/2).

Menurutnya, Pertamina harus segera mengevaluasi sistem itu karena memang sistemnya tidak berjalan dilapangan. "Ini sayang sekali menghambur-hamburkan uang negara,"tegasnya.

Dia mengatakan, jangan sampai gara-gara sistem teknologi informasi ini, Dirut Pertamina harus berhadapan dengan penegak hukum karena merugikan uang negara.

Sementara Alimin Abdullah (F-PAN) mengatakan, berbicara penambahan ijin SPBU di daerah diakuinya sulit sekali. Padahal Pertamina memiliki misi menyalurkan BBM ke seluruh masyarakat. "Banyak daerah kekurangan BBM sementara ijin mereka sulit sekali untuk membangun SPBU, ini yang sekarang dihadapi oleh masyarakat,"katanya.

Disisi lain, distribusi tidak tepat sasaran meningkat sehingga banyak sekali antrean masyarakat di berbagai daerah. "Ini harus diantisipasi jangan dibiarkan terus menerus,"ujarnya.

Seperti kita ketahui, sistem komputerisasi pengendali BBM bersubsidi, telah diterapkan kurang lebih di 108 SPBU di Kalimantan ditargetkan terdapat 112 SPBU di Kalimantan yang menerapkan sistem baru tersebut hingga akhir tahun 2012 lalu.

Sistem ini mengintegrasikan sistem distribusi dari depot ke stasiun pengisian bahan bakar hingga dibeli oleh konsumen secara elektronik dengan menggunakan sistem teknologi informasi. Sistem teknologi informasi tersebut disambungkan ke depot, SPBU, dan kantor Pertamina.(si)foto:iwan armanias/parle