Anggota Komisi I DPR RI Cahyo Kumolo mengharapkan kepada Lemhanas (Lembaga Ketahanan Nasional) untuk melakukan penataan dan pembenahan dalam malaksanakan rekrutmen kepemimpinan nasional.

“Hal ini penting, untuk menyamakan visi dan persepsi sebagai pemimpin bangsa secara komprehensif yang berwawasan kebangsaan,” kata Cahyo Kumolo (F-PDIP), saat RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhanas dan Sekjen Wantannas (Dewan Ketahanan Nasional) di Gedung DPR, Senin (11/2).

Lebih lanjut, mengevaluasi wantanas  mengenai kajian kewilayahan.  Kajian kewilayahan penting didasari carut-marut tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang disebabkan karena tidak ada satu visi yang sama.

Cahyo mengusulkan dalam rapat kabinet wantanas diajak untuk evaluasi, sehingga pengambilan keputusan politik pembangunan tingkat nasional dasarnya telaahan wantanas dan di jabarkan secara makro oleh lemhanas. “Wantannas dalam Rapat Kabinet Sebagai bahan suatu proses pengambilan keputusan masalah strategis, Karena aspek kajian kewilayahan sangat strategis,” ungkapnya.

Selain itu, Lili Wahid (F-KB) merespon baik kepada Lemhanas untuk  mengembalikan sebuah kondisi kepada masyarakat tentang wawasan kebangsaan. Karena menurutnya dengan dicabutnya Sidang Umum November Tahun 1998 tentang dicabutnya Pedoman Pengahayan dan Penghayatan Pancasila (P4) maka hubungan diantara negara dengan warga negara itu putus di dalam memperjuangkan yang diinginkan bagi negara.

“Mendukung apa Lemhanas mengembalikan masyarakat pada kondisi kembali lagi kepada jati diri yang berwawasan kebangsaan,” tegas Lili Wahid.

Sedangkan Adjeng Ratna Suminar (F-PD) menginginkan penambahan jumlah prosentase pesarta Lemhanas yang berasal dari partai politik. “Wakil rakyat berasal dari partai politik, agar  DPR dapat menjadi wakil rakyat dengan salah satunya sumber ilmunya dari lemhanas untuk mengamankan dan mensejahterakan NKRI,” jelasnya.

Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji menyampaikan Semakin meningkatnya suhu politik nasional terkait pelaksanaan Pemilu 2014, merupakan potensi yang dapat mengganggu stabilitas nasional berdasarkan studi Lemhanas bahwa beberapa entitas memiliki pengaruh besar, seperti kader partai politik, pengusaha dan unsur media, yang dipandang perlu mendapat masukan mengenai wawasan kebangsaan agar berorientasi kepada kepentingan nasional.

Terhadap entitas masyarakat tersebut, akan dilakukan pendekatan yang bertujuan untuk menyatukan cara pandang mereka demi tetap utuh dan tegaknya NKRI. Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan salah satu tugas dan fungsi Lemhannas.

“Atas dasar tersebut, timbul gagasan untuk meningkatkan kapasitas pendidikan maupun pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan komponen pendukung pendidikan dan pelatihan termasuk sarana serta prasarana,” paparnya.

RDP yang dipimpin Ketua Komisi IMahfudz Siddiq, ini berkesimpulan Komisi I memberikan apresiasi terhadap capaian realisasi anggaran TA 2012 yang mencapai 93,09% bagi Lemhanas dan 96,25% bagi Wantannas, selanjutnya terus meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi serta memperhatikan rekomendasi dan catatan yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selanjutnya, Komisi I memahami, sehubungan dengan permintaan Lemhannas yang akan melakukan realokasi anggaran Tahun Angggaran 2013 dalam upaya optimalisasi anggaran melalui efisiensi belanja honor dan belanja bahan yang akan dialokasikan untuk sasaran pemantapan wawasan kebangsaan dan mendukung peningkatan sarana dan prasarana.

Selain itu, Komisi I meminta Lemhannas dan Wantannas untuk meningkatkan capacity building melalui program kerjasama dengan universitas, kementerian dan lembaga, partai politik, media massa, dan organisasi massa dalam menjalankan fungsi kajian strategi pemantapan wawasan kebangsaan dan pendidikan kepemimpinan secara berkelanjutan. (as)foto:wy,ry/parle