Komisi VII DPR mendesak BPH Migas memantau secara intensif dan memberikan laporan terkait penyaluran BBM bersubsidi.

"kita ingin tahu apakah dari laporan prognosa kinerja BPH Migas ini ada strategi yang baik kedepannya,"tanya anggota DPR Dewi Aryani Hilman dari Fraksi PDIP, saat RDP Komisi VII DPR dengan Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR Zainudin Amali, di Gedung DPR, Selasa, (12/2).

Pasalnya, lanjut Dewi, setiap tahun pemerintah selalu minta nambah volume BBM bersubsidi namun pemantauan dilapangan minim. "Terlihat tidak ada sinkronisasi target program berjalan semuanya hanya narasi saja,"ujarnya.

Menurutnya, BPH Migas harus memberikan laporan BBM, dimana idealnya laporan setiap kabupaten atau kota."Memang sih idealnya laporannya setiap SPBU di Indonesia,"katanya.

Dia menambahkan, sebenarnya laporan BBM bisa saja kita minta perbulan dari para penyalur BBM ini. "Bahkan realnya itu report perhari,"tambahnya.

Anggota DPR dari Partai Demokrat Milton Pakpahan mengharapkan BPH Migas memiliki layanan call centre untuk masyarakat terkait penyampaian keluhan distribusi BBM didaerah-daerah.

Selain itu, lanjutnya, DPR meminta BPH Migas memberikan laporan secara terperinci  terkait penambahan kuota BBM sebesar 1.2 juta KL. "Kita ingin tahu daerah mana saja yang menerima itu, jangan sampai ada berita solar industri tidak terserap,"ujarnya. (si), foto : wy/parle/hr.