Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Indofarma, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024). Foto : Oji/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VI DPR RI mendesak Serikat Pekerja Indofarma untuk memberikan informasi secara transparan terkait dugaan fraud yang merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Indofarma, di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Martin menyoroti kondisi Indofarma yang justru mengalami masalah di tengah pandemi COVID-19, saat industri farmasi secara global meraup keuntungan besar. "Ketika terjadi fraud, kita perlu juga informasi dari dalam. Apa yang sebenarnya terjadi di Indofarma?" tegas Martin.

Politisi Partai NasDem ini juga mempertanyakan langkah yang telah diambil oleh Serikat Pekerja Indofarma terkait dugaan fraud tersebut. "Kami perlu informasi yang detail tentang kondisi manajemen Indofarma dari para serikat pekerja. Sebagai bahan evaluasi ketika nanti rapat dengan Menteri BUMN," ujarnya.

Martin mengungkapkan keheranannya atas kondisi Indofarma yang sampai harus meminjam uang ke perusahaan fintech (pinjol). "Gila perusahaan apa itu," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, telah membongkar 10 dugaan fraud di PT Indofarma (Persero) Tbk yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp436,87 miliar. Salah satu fraud yang disebutkan adalah indikasi kerugian di anak perusahaan Indofarma, PT Indofarma Global Medika (IGM), sebesar Rp157,33 miliar akibat transaksi unit bisnis FMCG.

Komisi VI DPR RI berharap dengan adanya informasi yang lebih transparan dari Serikat Pekerja Indofarma, dapat membantu mengungkap secara menyeluruh kasus fraud di Indofarma dan mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan. (ssb/aha)