Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat bertukar cenderamata usai memimpin Kunspek Komisi I ke Korem 061/Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/8/2024). Foto: Rizki/vel

PARLEMENTARIA, Bogor - Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi I DPR RI mengunjungi Komando Resor Militer (Korem) 061/Surya Kencana untuk menanyakan kesiapan satuan teritorial militer tersebut dalam rencana pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

"Hari ini adalah Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I ke Korem 061 Surya kencana di Bogor, intinya kami menanyakan kesiapan mereka untuk pemilihan kepala daerah serentak," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto usai memimpin Kunspek Komisi I ke Korem 061/Surya Kencana, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (28/8/2024).

Korem 061/Surya Kencana yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Faisol memiliki wilayah kerja yang cukup luas di Provinsi Jawa Barat. Diantaranya meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Terkait rencana pengamanan Pilkada serentak tahun 2024 yang akan dilakukan TNI AD, terdapat beberapa catatan yang menjadi sorotan Komisi I DPR. Salah satunya yaitu rencana perbantuan TNI kepada Polisi dalam pengamanan posko TPS (Tempat Pemungutan Suara) oleh personil Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan tanpa membawa senjata api dan tajam.

Utut mengungkapkan meski bertujuan baik, namun menurutnya rencana itu perlu dipertimbangkan oleh TNI. Hal itu mengingat alat kelengkapan senjata baik api maupun tajam, sudah seharusnya melekat pada setiap personil TNI sebagai satuan militer dalam tugas pemeliharaan perdamaian walaupun sebagai perbantuan Polisi dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.

"Konsep perbantuan kepada polisi ini juga harus kita kaji ulang atau kita analisis, sebab apabila tidak membawa senjata apa konsekuensinya dan apabila membawa senjata apa konsekuensinya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah VII itu juga menyoroti adanya potensi terjadinya konflik dan kerawanan keamanan masyarakat dalam proses Pilkada serentak 2024. 

Untuk itu Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengatakan pihaknya akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut ke Panglima TNI dan Kepala Staf terkait. "Perihal kebijakan tidak membawa senjata ini biar nanti kita bicarakan dengan Panglima TNI dan para kepala staf," pungkasnya. (rr/aha)