Harus Ada Peningkatan Anggaran Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim KLHK

02-09-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KLHK di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/09/2024). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus menyayangkan minimnya jumlah pagu yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada anggaran Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang hanya sebesar Rp145 Miliar. Untuk itu, ia berharap ada peningkatan anggaran untuk Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

 

“Ketahanan bencana dan perubahan iklim hanya Rp145 Miliar. Mengingat banyaknya fenomena alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya kami sangat menyayangkan jumlah pagu yang dimiliki oleh KLHK secara keseluruhan terlebih lagi dari komposisi yang sudah diajukan tadi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KLHK di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/09/2024).

 

Ihsan mengingatkan bencana dan perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dikendalikan meskipun dapat diprediksikan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun meminta agar KLHK dapat melakukan perencanaan dan mitigasi secara matang tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup.

 

“Program ketahanan bencana dan perubahan iklim harus memiliki aksi preventif dan antisipatif. Sehingga action plan yang dilakukan tidak bersifat reaktif dan jangka pendek”

 

“Lebih baik sedia payung sebelum hujan, kalau sudah hujan nanti basah susah keringnya Ibu Menteri (Menteri KLHK Siti Nurbaya). Jadi contoh dengan adanya La Nina terakhir, Kementerian Pertanian meng-realokasi anggaran yang tadinya sudah direncanakan dengan baik,” jelasnya.

 

Legislator dapil Jambi itu pun berharap agar ada peningkatan anggaran yang signifikan bagi program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Serta KLHK untuk dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan tepat sasaran.

 

“Program ketahanan bencana dan perubahan iklim harus memiliki aksi preventif dan antisipatif. Sehingga action plan yang dilakukan tidak bersifat reaktif dan jangka pendek,” pungkasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV Minta Pemerintah Tegas Bongkar Pagar Laut di Tangerang
09-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IVDPR RIAhmad Yohan meminta pemerintah tegas dan segera membongkar pagar laut misterius yang ada...
Saadiah Uluputty Dukung Bisnis Perikanan di Maluku
09-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi IV Saadiah Uluputty menyoroti potensi besar sektor perikanan di Maluku yang belum dimanfaatkan...
Hindun Anisah Desak Pemerintah Gerak Cepat Atasi Lonjakan Wabah PMK
09-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) mulai menyerang ternak di berbagai wilayah di Indonesia. Anggota Komisi IV...
Johan Rosihan: Pemagaran Laut di Perairan Tangerang Pelanggaran Nyata Hak Nelayan
09-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kasus pemagaran laut sepanjang 30,16...