Harus Ada Peningkatan Anggaran Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim KLHK

02-09-2024 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus saat mengikuti Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KLHK di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/09/2024). Foto: Arief/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Ihsan Yunus menyayangkan minimnya jumlah pagu yang dimiliki Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terutama pada anggaran Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim yang hanya sebesar Rp145 Miliar. Untuk itu, ia berharap ada peningkatan anggaran untuk Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

 

“Ketahanan bencana dan perubahan iklim hanya Rp145 Miliar. Mengingat banyaknya fenomena alam yang disebabkan oleh perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup pada dasarnya kami sangat menyayangkan jumlah pagu yang dimiliki oleh KLHK secara keseluruhan terlebih lagi dari komposisi yang sudah diajukan tadi,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri KLHK di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (02/09/2024).

 

Ihsan mengingatkan bencana dan perubahan iklim merupakan sesuatu yang sulit untuk dikendalikan meskipun dapat diprediksikan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun meminta agar KLHK dapat melakukan perencanaan dan mitigasi secara matang tentunya dengan dukungan anggaran yang cukup.

 

“Program ketahanan bencana dan perubahan iklim harus memiliki aksi preventif dan antisipatif. Sehingga action plan yang dilakukan tidak bersifat reaktif dan jangka pendek”

 

“Lebih baik sedia payung sebelum hujan, kalau sudah hujan nanti basah susah keringnya Ibu Menteri (Menteri KLHK Siti Nurbaya). Jadi contoh dengan adanya La Nina terakhir, Kementerian Pertanian meng-realokasi anggaran yang tadinya sudah direncanakan dengan baik,” jelasnya.

 

Legislator dapil Jambi itu pun berharap agar ada peningkatan anggaran yang signifikan bagi program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim. Serta KLHK untuk dapat memaksimalkan anggaran yang tersedia dengan tepat sasaran.

 

“Program ketahanan bencana dan perubahan iklim harus memiliki aksi preventif dan antisipatif. Sehingga action plan yang dilakukan tidak bersifat reaktif dan jangka pendek,” pungkasnya. (gal/rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...
Slamet Ingatkan Program Buka Lahan Hutan 20 Juta Ha Agar Dirancang Matang
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20...