Komisi VIII DPR RI Setujui Pagu Anggaran BNPB Tahun 2025

11-09-2024 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, usai memimpin rapat kerja di Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ashabul Kahfi, memimpin rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto. Dalam raker ini Komisi VIII DPR RI menyetujui pagu anggaran BNPB untuk Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1,43 triliun. Anggaran ini mengalami penambahan sebesar Rp500 miliar dari pagu sebelumnya, yang akan dialokasikan untuk penyediaan logistik dan sarana prasarana (sarpras) penanganan bencana di daerah.

 

"Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB agar dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025 meningkatkan kinerja maksimal dalam melakukan penanggulangan bencana melalui kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," papar Ashabul Kahfi di ruang rapat Komisi VIII, Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

 

Anggaran tersebut terdiri dari dua program utama, yaitu Program Dukungan Manajemen dengan alokasi Rp376,39 miliar dan Program Ketahanan Bencana sebesar Rp1,05 triliun. Rincian anggaran terbesar dalam Program Ketahanan Bencana dialokasikan kepada Deputi Bidang Logistik dan Peralatan dengan total Rp475,81 miliar, diikuti oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat sebesar Rp260,92 miliar.

 

Dalam kesimpulan rapat, Komisi VIII DPR RI juga meminta Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, untuk meningkatkan kinerja maksimal dalam pelaksanaan program dan anggaran tahun 2025. Hal ini diharapkan dapat dicapai melalui kerja sama yang erat dengan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah guna memastikan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien.

 

Dengan alokasi anggaran yang lebih besar dan arahan yang jelas, diharapkan BNPB dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam menghadapi berbagai ancaman bencana yang mungkin terjadi di Indonesia. (ssb/rdn)

BERITA TERKAIT
Marwan Dasopang: Anggaran Visa Haji Dobel Harus Diusut Secara Hukum
09-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa salah satu...
Komisi VIII: Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji 2025, Harapkan Lebih Rendah Tahun Depan
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo belum puas dengan capaian penurunan Biaya...
DPR Ajukan Permohonan ke Prabowo: Lobi Pemerintah Saudi Tambahkan Kuota Haji
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja Biaya Haji 2025 mengunjungi Istana...
Optimalisasi Pelayanan, Komisi VIII Laporkan Hasil Panja Biaya Haji 2025 kepada Wakil Ketua DPR
07-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panja Biaya Haji 2025 Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco...