Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan. Jakarta, Jumat (19/9). Foto : Eno/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin berharap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di Pemerintahan baru mendatang lebih banyak lagi program dan kegiatan yang menyasar langsung ke masyarakat. Terlebih lagi Kemenhub mendapat tambahan anggaran sebesar lebih dari Rp6,7 Triliun di 2025.

“Terus terang saya banyak terbantu dengan program-program yang digagas Kemenhub untuk masyarakat dan daerah pemilihan saya. Sehingga bisa terpilih kembali menjadi anggota dewan periode 2024-2029. Namun saya juga berharap agar ke depan lebih banyak lagi program dan kegiatan yang langsung ditujukan pada masyarakat. Apalagi pada APBN 2025 ini, Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 6,7 triliun lebih,”papar Syafiudin dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan. Jakarta, Jumat (19/9).

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan memiliki anggaran awal sebesar Rp24,77 Triliun. Namun dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI, Kemenhub mendapat tambahan anggaran sebesar lebih dari Rp6,7 Triliun. Sehingga, Kemenhub mendapat total anggaran 2025 mendatang sebesar 31,5 triliun.

Dalam kesempatan itu, Politisi dari Fraksi PKB ini juga menjelaskan bahwa tambahan anggaran yang diberikan oleh Kemenhub itu salah satunya untuk pelayanan angkutan kapal ternak. Pihaknya berharap rute kapal ternak juga bisa melewati Pulau Madura. Pasalnya, selama ini Madura merupakan salah satu kawasan dengan jumlah populasi cukup besar di Indonesia. Di mana populasi sapi di Madura mencapai sekitar 600 ribu ekor lebih. Sapi Madura ini konon sangat diminati di Kalimantan dan Sumatera. Bahkan juga terkenal tidak hanya di lokal saja, tapi juga di luar negeri.

Pihaknya meyakini, jika program ini dijalankan di Madura, bukan hanya mendongkrak ekonomi peternak di Madura. Melainkan juga bisa memperkuat pelabuhan-pelabuhan rakyat yang ada di Madura. Hal ini sangat penting mengingat Komisi V DPR RI saat ini tengah merevisi Undang-Undang Pelayaran. (mj/ayu/rdn)