Jelang MotoGP, Komisi VI: UMKM Lokal di KEK Mandalika Perlu Dapat Perhatian

25-09-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung bersama tim saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan beberapa pemangku kebijakan lainnya di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (24/9/2024). Foto: Farhan/vel

PARLEMENTARIA, Mataram - Komisi VI DPR RI mengunjungi Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat pada rangka Kunjungan Kerja Spesifik dengan ITDC dan pemangku kebijakan (stakeholder) lainnya untuk mengetahui persiapan KEK The Mandalika. Dimana Kawasan ekonomi khusus itu akan menghadapi gelaran MotoGP 2024 pada minggu ini dan berpengaruh terhadap ekosistem UMKM dan pariwisata lokal.


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai, ekosistem ekonomi lokal baik sektor wisata maupun UMKM di KEK perlu dikembangkan. Mengingat kawasan tersebut hanya ramai pada saat event tertentu saja.


"Jadi yang kami lihat bahwa Mandalika ini sebagai Sport Tourism masih harus menerus dikembangkan ekosistemnya, jadi dia tidak bisa berpijak pada satu atau dua event besar dan dia harus punya koneksi baik dalam infrastruktur dan juga keterkaitannya dengan para pelaku usaha lokal yang menjadi bagian dari supply chain-nya," jelas Martin saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dan beberapa pemangku kebijakan lainnya di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (24/9/2024).


Martin menambahkan bahwa perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga BUMN yang terkait dalam mengajak serta merangkul para penggiat UMKM lokal yang ada di sekitar KEK Mandalika. Dikarenakan UMKM lokal kerap dijadikan side event ketika ada gelaran besar seperti MotoGP yang jelas masih belum bisa terjamin kesejahteraannya.


"Bagaimana interkoneksi antara usahawan atau pebisnis lokal, jangan hanya UMKM ini terus menerus menjadi side event saja tetapi juga harus bisa menjadi bagian dari ekosistem bisnis KEK Mandalika itu sendiri," tegasnya.


Komisi VI sendiri pun memberikan masukan kepada salah satu stakeholder yang hadir yaitu Bank Mandiri. Dimana bank BUMN itu dapat memberikan fasilitas dalam bentuk kredit dengan bunga yang rendah bagi para usahawan lokal. Tujuannya agar tak hanya pelaku usaha besar saja yang bisa dengan leluasa untuk menjalankan bisnis di KEK Mandalika.


"Yang kita tidak inginkan misalnya pada hotel atau restoran atau apapun yang ada kemudian justru orang luar yang memanfaatkan Mandalika ini, dan kita ingin masyarakat Mandalika itu bisa menjadi pelaku usaha di Mandalika nya itu sendiri dengan fasilitas pembiayaan yang lebih murah itu yang kami tawarkan ke Mandiri untuk di exercise," tutupnya. (mf/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...