Komisi V DPR RI menargetkan dapat menyelesaikan RUU Jasa Konstruksi dalam masa sidang tahun 2013. Hal ini penting untuk mendukung perkembangan sektor jasa konstruksi yang tahun lalu tercatat sebagai penyumbang keenam terbesar PDB (Produk Domestik Bruto).

"Dalam pertemuan dengan Pimpinan DPR disepakati RUU Jasa Konstruksi bukan hanya sekedar diharapkan tapi harus selesai tahun ini," ungkap Ketua Tim Kunker Komisi V Mulyadi dalam acara diskusi dengan akademisi di Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (21/2).

Ia menambahkan, RUU yang merupakan usul inisiatif DPR ini adalah revisi dari UU No.18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Produk legislasi yang diselesaikan pasca reformasi tersebut dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan.

"Saya memberi contoh pada kasus ambruknya jembatan Kutai Kartanegara, Kaltim dengan aturan yang ada sekarang aparat hanya dapat menjerat kontraktor terkait perawatan padahal dalam investigasi yang dilakukan ditemukan kelemahan sejak tahap perencanaan," tandasnya.

Masalah lain yang belum diatur dalam UU yang lama diantaranya lemahnya daya saing pelaku usaha konstruksi nasional sebagai akibat dari liberalisasi perdagangan jasa konstruksi dan bidang usaha berbasis ASMET (Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal dan Tata Lingkungan).

Politisi Partai Demokrat berharap akademisi  Universitas Andalas, Universitas Bung Hatta, pelaku jasa konstruksi dan pihak lain di Sumatera Barat dapat memberikan masukan terhadap proses revisi. Diskusi serupa menurutnya juga sudah dilakukan dengan akademisi dari UI, ITB, UGM dan Trisakti. (iky)