Pimpinan Komisi IX DPR RI usai melakukan rapat koordinasi pertama dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Cucun Ahmad Syamsurijal, di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan. Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menggelar rapat koordinasi pertama dengan Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, di ruang pimpinan DPR RI, Nusantara III, Senayan. Rapat ini dalam rangka untuk menyelaraskan program kerja Komisi IX dengan visi kesejahteraan nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Hadir dalam rapat tersebut Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene didampingi para Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yakni Charles Honoris, M. Yahya Zaini, Putih Sari, dan Nihayatul Wafiroh. Felly menekankan pentingnya melakukan pengawasan terkait  program yang belum tercapai di pemerintahan sebelumnya, terutama dalam bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

“Ada beberapa poin penting yang menjadi perhatian Pak Prabowo, yang sebelumnya belum tercapai, dan sekarang harus kita selesaikan,” ujar Felly di Gedung Nusantara I, Kamis (24/10/2024). Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah penyesuaian dalam sektor perlindungan pekerja migran, terutama terkait anggaran yang dinilai masih sangat kecil.

“Kalau kita ingin perlindungan pekerja migran maksimal, anggarannya harus mumpuni. Jangan tanggung, harus sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya. Felly menyebut bahwa perubahan kebijakan ini harus diiringi dengan peningkatan anggaran untuk menunjang perlindungan tenaga kerja secara optimal.

Selain itu, Felly juga menggarisbawahi pentingnya pemerataan sumber daya manusia (SDM) di sektor kesehatan. Meski jumlah tenaga medis sudah cukup, distribusi yang tidak merata menjadi kendala utama. “Mereka menumpuk di kota-kota besar, sementara daerah terpencil masih kekurangan,” jelas Felly. Ia menegaskan bahwa pemerataan tenaga medis, serta peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah, adalah prioritas utama.

Tidak hanya soal tenaga medis, infrastruktur kesehatan juga disorot. “Kami ingin alat-alat kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SDM setempat. Jangan sampai daerah menerima peralatan canggih yang mereka belum mampu operasikan,” tuturnya.

Salah satu isu krusial lainnya yang dibahas dalam rapat adalah peningkatan kasus tuberkulosis (TB) di Indonesia. Felly menyoroti bahwa meski sudah ada upaya signifikan dalam menekan angka penyebaran TB, Indonesia justru mengalami peningkatan peringkat dalam jumlah kasus TB di dunia. “Ini bukan prestasi bagus. Dari peringkat dunia, kita malah naik,” ujarnya dengan penuh kekhawatiran.

Felly juga menyampaikan apresiasi terhadap solidnya kerja sama internal Komisi IX. Mayoritas pimpinan komisi yang baru merupakan anggota lama yang sudah berpengalaman, sehingga koordinasi diharapkan akan berjalan lebih cepat dan efektif. “Koordinasi kami pasti lebih cepat, dan kami akan selalu terbuka dalam rapat-rapat internal untuk anggota baru, agar mereka bisa lebih memahami tugas-tugas di Komisi IX,” katanya.

Di akhir wawancara Felly mengungkapkan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan semua pihak terkait guna memastikan tercapainya visi kesejahteraan yang diusung pemerintah. Baik di sektor kesehatan, ketenagakerjaan, maupun perlindungan pekerja migran, Komisi IX DPR RI berkomitmen untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. (ssb/aha)