Penerapan Ganjil Genap di Provinsi DKI Jakarta ditanggapi Pro Kontra oleh sejumlah kalangan. Namun, kita mengharapkan kebijakan tersebut tentunya tidak merugikan masyarakat DKI Jakarta.   "Kita mengharapkan penerapan nopol ganjil genap ini tidak merugikan bagi rakyat,"ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan, di Gedung DPR, Kamis, (21/2).

Menurutnya, kepala Daerah memang harus berani mengambil kebijakan dalam mengurai kemacetan khususnya di DKI Jakarta. "Yang utama publik transport dapat berjalan dengan baik kalau itu bisa dipenuhi tentunya penerapan nopol ganjil genap bisa dilakukan,"ujarnya.

Dia menambahkan, apabila transportasi publik tidak disiapkan tentu akan menimbulkan kekacauan karena tidak semua orang dapat menikmati tranasportasi publik tersebut. "itu kebijakan tidak enak bagi kalangan menengah bawah,"paparnya.

Sementara bagi kalangan atas, lanjut Marzuki, mereka bisa saja membeli mobil baru dengan nopol yang berbeda. "perlu dinaikkan juga pajak mobil yang ada misalnya mobil pertama pajaknya satu kali, mobil kedua dua kali, atau bisa juga pajak progresif naiknya,"usulnya.

Terkait banyaknya pusat perbelanjaan di DKI Jakarta yang menambah kemacetan di Jakarta, Marzuki menilai bisa saja ijinnya mereka dicabut namun sebelumnya harus dilakukan pengechekan apakah ijin, amdal dan sebagainya itu sudah sesua prosedur. "bisa saja dibatalkan namun jangan sampai ada celah sehingga Pemprov DKI dituntut perdata, karena itu di check Amdalnya apakah ada yang aneh tidak,"jelasnya. (si)foto:wy/parle