Pemerintah Harus Perkuat Regulasi dan Pengawasan Produk Makanan Impor

25-10-2024 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba. Foto : Ist/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Izzuddin Alqassam Kasuba sangat prihatin dengan kasus produk makanan impor yang tidak memenuhi standar keamanan, seperti yang terjadi di Sukabumi baru-baru ini. Kasus keracunan akibat camilan impor asal China menunjukkan betapa pentingnya pengawasan terhadap produk yang beredar di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan kesehatan anak-anak.

 

Ia pun mendukung langkah Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memilih produk makanan yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI). Kesadaran konsumen adalah kunci untuk melindungi kesehatan mereka sendiri serta mendorong industri dalam negeri agar lebih kompetitif.

 

Namun, ia juga mendesak pemerintah untuk memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap produk makanan impor. Langkah-langkah preventif harus diambil agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

 

“Saya mendorong BSN untuk meningkatkan sosialisasi mengenai SNI kepada masyarakat agar mereka lebih selektif dalam memilih produk yang aman untuk dikonsumsi, isu pangan dan gizi merupakan isu yang mendapat perhatian yang penting dari pemerintah sekarang, saya berharap ada koordinasi lintas sektor antar lembaga yang terkait untuk menyelesaikan persoalan ini,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

 

Selain itu, ia juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan audit berkala terhadap produk makanan impor yang masuk ke Indonesia. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan kualitas.

 

Ia menegaskan sebagai anggota DPR Komisi VII DPR RI akan terus memantau situasi ini dan mendorong kolaborasi antara pemerintah, produsen, serta konsumen dalam menciptakan lingkungan konsumsi yang lebih aman. Perlindungan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan terkait produk pangan. (rdn)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...