Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi saat audiensi dari Komite Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk membahas isu terkait proses rekrutmen keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024). Foto : Tari/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IX DPR RI menerima audiensi dari Komite Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk membahas isu terkait proses rekrutmen keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Pertemuan tersebut mengangkat polemik yang tengah berkembang terkait pemilihan dan rekrutmen anggota KKI, sebuah lembaga pengatur profesi kedokteran di Indonesia.

Dalam audiensi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen anggota KKI. Ia menyampaikan keprihatinan mengenai keterbukaan proses ini, yang dianggap tidak sepenuhnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan.

"Harusnya sebagai lembaga Non-Struktural yang bersifat Independent Colective Colegial KKI dan KTKI ini dipilih oleh semua anggota di dalamnya bukan malah seperti sekarang ini,” ungkapnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Audiensi ini juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam seleksi anggota KKI. DPR dan para peserta audiensi menekankan bahwa proses seleksi harus menjamin bahwa para profesional yang terpilih benar-benar memenuhi standar kompetensi dan etika yang tinggi.

"Seleksi yang ketat ini juga memberikan harapan bahwa KTKI dan KKI memang sebuah lembaga independent yang tidak sembarangan orang bisa masuk" tegas Pak Nur sapaan akrab Anggota DPR RI komisi IX ini.

Selain itu, diperlukan langkah-langkah untuk menghindari potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan KKI demi melindungi kualitas layanan kesehatan di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, DPR meminta KTKI untuk mengevaluasi kembali proses rekrutmen dan memastikan bahwa pemilihan anggota KKI berlangsung secara transparan dan adil. "Harus ada evaluasi secara mendalam terkait proses recruitment dan kesepakatan bersama terkait regulasi yang mengatur Konsil ini baik KKI maupun KTKI" tutur Anggota DPR RI Dapil Jatim VI ini.

Langkah ini dinilai penting guna mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap KKI sebagai lembaga pengawas profesi medis serta memastikan bahwa tenaga kesehatan di Indonesia bekerja sesuai standar yang benar demi kepentingan masyarakat luas.

Audiensi ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengatur profesi kedokteran. DPR akan terus memantau perkembangan ini dan mengawal langkah-langkah yang diambil oleh KTKI demi mewujudkan sistem rekrutmen yang lebih akuntabel dan terbuka.

"Kami mengucapkan terimakasih banyak kepada bapak ibu dari pihak tenaga kesehatan yang telah datang dan memberikan aspirasinya dan kami berharap semoga problematika dan kontroversi di tubuh KKI dan KTKI bisa segera mendapatkan solusi dan beberapa hari kedepan kami akan langsung sampaikan kepada Kementrian Kesehatan terkait hasil audiensi hari ini,” pungkasnya. (tn/rdn)