Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/2/13) sepakat untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai target legislasi tahun ini. Ketua DPR Marzuki Alie dalam pertemuan tersebut didampingi 3 Wakil Ketua yaitu Pramono Anung, Priyo Budi Santoso dan Taufik Kurniawan. Sementera itu Presiden SBY didampingi 3 Menko yaitu Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono dan Mensesneg Sudi Silalahi.

Pertemuan yang tertutup bagi awak media ini berlangsung mulai pukul 14.00 WIB dan usai sekitar 3 jam kemudian. Setelah rapat Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan keterangan kepada sejumlah wartawan di halaman belakang Istana Merdeka. Berikut  keterangan selengkapnya;

Kita membicarakan banyak hal. Pertama terkait hambatan kita dalam menyelesaikan UU. Ada 8 UU yang kami sampaikan tadi, ada tambahan dari Presiden dan juga dari teman-teman pimpinan. Kita akan tindak lanjuti agar produktivitas legislasi pada masa sidang ini dapat meningkat, artinya kita merespon kritik masyarakat bahwa masalah legislasi pada tahun politik ini diperkirakan akan lebih rendah. Kami berusaha mengkonsultasikan dengan Presiden karena legislasi ini bukan hanya tanggung jawab DPR tapi juga tanggung jawab pemerintah. Maka persoalan terkait hambatan itu kami bicarakan.

Kedua, pada kesempatan tersebut kami juga menyampaikan terkait program aspirasi bahwa anggota DPR setiap saat menerima aspirasi dari masyarakat tentang persoalan yang ada di daerah. Kita juga punya rumah aspirasi di daerah menampung aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihan kita. Kemudian anggota DPR setiap kali diangkat selalu disumpah akan memperjuangkan aspirasi. Nah, tadi disepakati bahwa program aspirasi ini akan dicari ruangnya. Kita tidak bicara dana tapi kita bicara bagaimana tuntutan masyarakat ini bisa kita salurkan kepada pemerintah sehingga masyarakat merasakan keterwakilan dari pada kami yang berada di DPR. Selama ini masyarakat tidak merasa terwakili oleh kami di DPR. Kenapa? apapun yang disampaikan masyarakat seolah-olah kami tidak melakukannya, namun dengan kesepakatan ini bahwa kami sebagai wakil rakyat di dapil kami betul-betul dapat memperjuangkan aspirasi dan pemerintah akan meresponnya.

Ketiga, kita bicara bagaimana penguatan industri alutsista dalam negeri. Pemerintah agar berusaha maksimal untuk menggunakan alutsista hasil industri dalam negeri kecuali alut ista yang tidak mampu diproduksi di dalam negeri. Tadi telah disepakati dan pemerintah akan sangat selektif menggunakan kredit ekspor dengan berbagai pertimbangan, artinya dari segi beban hutang luar negeri juga jadi pertimbangan dan dari segi persyaratan dan lain sebagainya. Pemerintah sepakat untuk mengikuti apa yang kami sampaikan.

Pemerintah sepakat bahwa Lembaga Penyiaran Publik TVRI dan RRI harus kita perkuat dalam memberikan informasi kepada rakyat tepat waktu dan akurat, tidak seperti kejadian sekarang ini bahwa Lembaga Penyiaran Publik yang dimiliki negara TVRI dan RRI seperti tidak mendapat perhatian sama sekali padahal ini adalah hak dari masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat apa yang dikerjakan pemerintah dan apa yang dikerjakan lembaga negara lainnya.

Kita membicarakan tindak lanjut dari pada UU BPJS, ada beberapa rancangan peraturan pemerintah yang belum diselesaikan oleh pemerintah yang seharusnya selesai pada tahun 2012 ini. Tadi pemerintah sudah berjanji insyaAllah, 1 Januari nanti pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional sudah bisa dilaksanakan.

Berikutnya kita bicara tentan APBNP, kami memberikan ruang kepada pemerintah apabila ada asumsi makro ekonomi yang tidak sesuai lagi dengan APBN yang kita sahkan. Kami meminta pemerintah untuk mempercepat pembahasan APBNP sehingga ada kesempatan bagi para pelaksananya nanti untuk melaksanakan APBNP itu sesuai peraturan yang berlaku. Apabila APBNP disahkan terlambat maka ada kemungkinan terjadi pelanggaran administrasi yang mengakibatkan pengguna anggaran terjerat kasus yang tidak kita inginkan. Kami meminta pemerintah untuk melakukan pembahasan APBNP lebih cepat, lebih baik apabila memang diperlukan. Pertama karena pertimbangan ekonomi makro yang sudah tidak sesuai atau tekanan fiskal dan sebagainya.

Ada masukan dari teman-teman terkait masa depan Indonesia terkait dengan high cost politic. Tadi disampaikan Mas Pram (Pramono Anung-red) dan disetujui oleh Presiden. Kita tidak bicara masa jabatan kita saja tapi kita juga bicara masa depan bangsa. Tadi disepakati bagaimana kita merumuskan satu UU yang tidak high cost dan  kita mendapatkan orang-orang yang duduk sebagai negarawan bukan sebagai investor yang kita rasakan seperti sekarang ini. Jadi itulah kira-kira secara umum hasil pembahasan kami dengan pemerintah pada hari ini. tentu kami juga akan menyampaikan kepada alat kelengkapan yang ada di dewan apa yang kami dapat hari ini.

Kami juga sampaikan menyangkut satuan tiga. Kami mencoba mencari pemahaman bagaimana peran DPR menyangkut satuan 3 ini dapat dikurangi, tetapi fungsi pengawasannya tetap sampai satuan 3. Sehingga pemerintah punya fleksibilitas dalam melaksanakan APBN yang penting sasarannya tercapai.

Itulah yang kita bicarakan, mudah-mudahan yang disampaikan cukup dan tidak perlu tanya jawab lagi. (iky), foto : hindra/parle/hr.