Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto : Farhan/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengusulkan Kementerian BUMN untuk menugaskan secara khusus satu di antara wakil menteri (wamen) untuk mengawasi kinerja BUMN Pangan. Usulan ini dilontarkannya lantaran kerja BUMN sektor pangan dinilai masih bermasalah.

Salah satu masalah yang menurutnya belum terselesaikan adalah belum meratanya modernisasi sektor hulu hingga permainan rente yang dapat mengganggu stabilitas harga dan ketersediaan beras. Walaupun Holding BUMN Pangan terbentuk melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food), ia menilai isu sektor pangan belum tuntas terselesaikan.

“Kita tahu, sampai hari ini, semua BUMN Pangan juga sedang bermasalah. Oleh karenanya bagaimana memperbaiki situasi ini karena bagaimanapun juga BUMN ini sangat erat hubungannya dengan rakyat. Menurut saya, kalau saja ada wakil menteri yang ini ditugaskan khusus untuk bisa mengawal BUMN Pangan dengan cara-cara yang lebih dipercepat, dengan cara-cara yang lebih intensif, saya kira ini juga akan mendapatkan apresiasi ke depan,” tutur Herman dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Mengusulkan Wamen untuk bertugas khusus mengawasi, tegasnya, juga akan mempercepat pemulihan BUMN di sektor pangan supaya menjadi lebih sehat. Tidak hanya itu saja, ia menilai pengawasan intensif turut berperan penting demi memastikan BUMN pangan berkontribusi aktif mewujudkan swasembada pangan di Indonesia, sesuai dengan cita-cita Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai informasi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah menekankan target utama swasembada, satu di antaranya adalah swasembada pangan. Sebab itu, ia menyetujui adanya alokasi anggaran sebesar Rp 146 triliun untuk swasembada pangan.  Anggaran tersebut akan disalurkan untuk membiayai 4 (empat) program kerja utama.

Di antaranya, pertama untuk penyediaan pupuk BUMN Pangan sebesar Rp 44 triliun. Kedua untuk ketahanan pangan yang berasal dari dana desa sebesar Rp 16,25 triliun. Ketiga untuk membiayai Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai operator Makan Bergizi Gratis sebesar Rp 71 triliun. Terakhir untuk Program Cetak Sawah sebesar Rp15 triliun.

Maka dari itu, Politisi Fraksi Partai Demokrat ini turut mendorong kolaborasi supaya pengawasan lebih intensif akan membantu mempercepat perbaikan BUMN pangan, sehingga dampaknya bisa segera langsung dirasakan oleh masyarakat. Ia pun juga mengingatkan agar rekomendasi terkait penyelesaian masalah BUMN pada periode sebelumnya segera diimplementasikan.

"Semua BUMN pangan juga sedang bermasalah. Oleh karenanya, bagaimana memperbaiki situasi ini karena bagaimanapun juga BUMN ini sangat erat hubungannya dengan rakyat," tandas legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu. (um/rdn)