Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pimpinan Telkom di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Foto : Geral/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini meyakini bahwa konektivitas yang inklusif berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Sebab itu, dirinya mendorong PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) untuk mengupayakan pemerataan akses teknologi informasi hingga ke seluruh pelosok tanah air.

Demikian hal ini ia sampaikan saat membuka agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran pimpinan Telkom di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Ia menilai upaya ini  tidak hanya mengikis kesenjangan digital, namun juga membuka peluang yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam transformasi digital.

“Saat ini, hampir semua aspek kehidupan kita itu berhubungan dengan teknologi. Kami berharap Telkom berkontribusi menyediakan akses yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil dan pedalaman,” tutur Anggia.

Di sisi lain, Politisi Fraksi PKB itu menyadari kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital harus ditingkatkan. Sebab, kini tuntutan kemajuan teknologi membuat masyarakat harus bisa beradaptasi. Maka dari itu, dirinya mendukung keterlibatan PT Telkom, lewat sarana apapun, untuk mengedukasi publik.

“Ini tantangan kita semua, saat ini kita menghadapi persaingan global, apalagi ini juga skala industri dan tingkat korporasi jasa telekomunikasi. Saya harap untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi yang tidak hanya relevan namun juga unggul,” pungkasnya.

Menambahkan, Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai Indonesia memiliki potensi kekuatan pasar yang kuat di sektor teknologi informasi. Walaupun begitu, ia menyayangkan kapasitas infrastruktur pendukung serta sumber daya manusia belum mumpuni.

Maka dari itu, dirinya berharap Telkom untuk berkontribusi terlibat dalam upaya pemerataan akses sekaligus edukasi publik terkait teknologi informasi. Tidak hanya itu saja, ia berharap pemerintah melahirkan dan mengawal kebijakan secara lugas dan tegas, satu di antaranya soal kebocoran data pribadi.

"Kita tahu bahwa pemerintah juga sedang menggalakkan hilirisasi teknologi informasi. Jangan sampai kita ketinggalan, yang akhirnya ujung-ujungnya malah menjadi penonton di negeri kita ini. Dengan pasar yang begitu luas, teknologi, jangan sampai kita membatasi diri dan juga jangan kita malah kebobolan misalnya seperti kebocoran data pribadi," tandanya. (ums/aha)