Rapat Dengan Pj Gubernur dan Bupati/Walikota Se-Jatim, Legislator Singgung Istilah ’Ikan Busuk’ dalam Struktural Organisasi

13-11-2024 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun saat mengikuti rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Pj Gubernur Jawa Timur, dan Bupati/Walikota se-Jawa Timur. Foto: Jaka/vel

Dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Pj Gubernur Jawa Timur, dan Bupati/Walikota se-Jawa Timur, Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menilai situasi Pilkada Jawa Timur relatif aman dan tidak ada situasi khusus.

 

"Saya hari ini enggak banyak komentar, bukan karena enggak ada masalah, semua daerah ada masalah tapi relatif," ucap Komarudin dalam rapat Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan berharap Pj kepala daerah khususnya di Jatim bisa bersikap adil dan netral. Komarudin sempat menyinggung istilah ’ikan busuk’ dalam struktural organisasi.

 

"Saya perhatikan aturan di Indonesia sudah lebih dari cukup untuk mengatur manusianya. Sekarang tinggal manusianya punya kesadaran mau diatur oleh aturan atau tidak. Oleh karena itu kita sudah banyak aturan, lalu ada teori ikan busuk dari kepala ke ekor. Kondisi kita sekarang seperti itu. Karenanya Pj pasti harus tegak lurus, hanya satu pesan saya, pengabdian tertinggi kita kepada negara bukan orang biar kita dalam struktur taat aturan main," katanya.

 

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian dalam paparannya sempat menyinggung ada beberapa ASN yang sudah ditindak karena tidak netral selama Pilkada. Jumlahnya, mencapai 307 orang. "Ini dukungan calon legislatif paling banyak, dukungan ke parpol, ini kenyataannya dan kemudian ada yang sudah diberikan sanksi," kata Tito. (we) 

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...