Komisi II DPR RI akan mengunjungi Provinsi Bali pasca pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009. Dalam kunjungan ini, Komisi II ingin menanyakan langsung kepada KPU dan Panwaslu Provinsi Bali serta KPU dan Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bali, bagaimana pelaksanaan Pemilu di provinsi tersebut. Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPR Idrus Marham (F-PG) yang akan memimpin tim kunjungan Komisi II ke Provinsi Bali yang juga didampingi Wakil Ketua lainnya Sayuti Asyathri (F-PAN). Selain dua pimpinan Komisi II DPR, kunjungan juga akan diikuti enam belas orang anggota Komisi II yaitu, dari Fraksi Partai Golkar H. Priyo Budi Santoso, H. Sulaiman Effendi, Mustokoweni Murdi, H. Abdul Nurhaman, dari F-PDIP Tumbu Saraswati, Sutjipto, Ganjar Pranowo, dari F-PPP Lena Maryana Mukti, TGK. H. Muhammad Yus, dari Fraksi Partai Demokrat Ignatius Mulyono, Sugiyardi, F-PAN Andi Yuliani Paris, H. Hermansyah Nazirun, Saifullah Ma’shum (F-PKB), H. Mahfudz Siddiq (F-PKS) dan Ryaas Rasyid dari F-BPD. Kunjungan ke Provinsi Bali akan dilakukan selama tiga hari dari tanggal 15 hingga 17 Juli 2009. Selain ke Provinsi Bali, Komisi II DPR menurunkan dua tim lainnya yaitu ke Provinsi Sulawesi Utara yang dipimpin Ketua Komisi II E.E. Mangindaan (F-PD) dan Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II H. Eka Santosa (F-PDIP). Pertemuan dengan KPU dan Panwaslu Provinsi Bali menjadi fokus kunjungan Komisi II, karena Komisi II ingin mengetahui sejauh mana kelancaran pelaksanaan Pilpres yang dilaksanakan pada 8 Juli lalu. Karena sebelum pelaksanaan Pilpres berlangsung, masalah daftar pemilih tetap (DPT) menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan. Bahkan, beberapa hari sebelum Pilpres berlangsung calon Presiden Megawati dan Yusuf Kalla meminta KPU untuk memperbaiki DPT tersebut. Pada rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary menyampaikan, jumlah keseluruhan DPT untuk Pemilu Pilpres 176.395.015 orang. Dengan perincian pemilih dalam negeri berjumlah 175.261.277 dan pemilih luar negeri 1.133.738 orang. Dibandingkan Pemilu Legislatif lalu, jumlah pemilih mengalami kenaikan sebesar 5.128.573 orang, yang sebelumnya Pemilu Legislatif berjumlah 171.266.422 orang. Namun dua hari menjelang pemilihan presiden, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat keputusan penting dimana setiap warga negara Indonesia yang belum masuk daftar pemilih tetap dapat menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) atau paspor sebagai identitas untuk mencontreng. Keputusan MK ini tentunya akan membawa perubahan yang besar bagi pemilih yang belum terdaftar dalam DPT dan memberi kesempatan kepada warga untuk menggunakan hak pilihnya. Di hari pertama kunjungan, Tim Komisi II akan mengadakan pertemuan dengan Gubernur dan Pimpinan DPRD Provinsi Bali serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pertemuan tersebut, Komisi II akan menanyakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyelesaian penanganan tenaga honorer dan masalah kepegawaian daerah. Sore harinya, tim akan mengadakan pertemuan dengan KPU dan Panwaslu Provinsi Bali, KPU/Panwaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Bali. Hari ke dua kunjungan, rombongan akan menuju Kabupaten Gianyar dan mengadakan pertemuan dengan Bupati, DPRD, BKD, dan Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar. Dilanjutkan, siang harinya tim akan meninjau proyek PNPM Mandiri di Kabupaten Gianyar. Malam harinya, tim akan mengadakan pertemuan dengan Kakanwil BPN Bali dan para Kepala Kantor BPN se Provinsi Bali. Agenda pertemuan tersebut akan membahas masalah kebijakan prona, program Larasita dan penanganan kasus tanah di provinsi Bali. (tt)