Pembangunan Proyek BMTH Harus Dipastikan Tereksekusi dengan Maksimal

15-11-2024 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, bersama tim saat kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Project Gallery BMTH di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Kamis (14/11/2024). Foto: Tiara/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar – Proyek pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) diproyeksikan menjadi landmark terbesar di Asia Tenggara. BMTH dirancang memiliki spesifikasi teknis pelabuhan yang lebih luas serta dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan infrastruktur yang modern.

 

Demi terwujudnya proyek bertaraf internasional ini, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo, mengingatkan agar pelaksanaannya dilakukan secara maksimal.

 

“Saya sangat mengapresiasi proyek ini. Namun, masalahnya jangan sampai niat baik dan rencana yang bagus tidak diikuti dengan eksekusi yang baik. Jangan sampai sudah punya tempat bagus, keren, juga bertaraf internasional, tetapi eksekusinya tidak maksimal. Ini harus menjadi catatan,” jelas Eko dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Project Gallery BMTH di Pelabuhan Benoa, Kota Denpasar, Bali, Kamis (14/11/2024).

 

Mengingat target pasar BMTH ke depan mencakup wisatawan internasional maupun lokal, politisi Fraksi PAN itu menilai bahwa aspek kualitas sumber daya manusia (SDM) sudah baik. Namun, dari sisi peralatan dan teknologi, Eko menekankan pentingnya menggunakan standar terbaik.

 

“Kalau ada standar ISO, kita harus mengikutinya. Semua harus bertaraf internasional. Jangan ragu, misalnya, untuk mengundang tenaga ahli atau promotor dari luar negeri untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, dan sebagainya. Jadi, event organizer, operasional, dan operatornya harus jelas sehingga dapat menciptakan kepercayaan publik,” tandas Eko. (tra/aha)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...