Komisi IV: Bulog dan Bapanas Pastikan Tidak Ada Penyaluran Bantuan Pangan Jelang Pilkada

22-11-2024 / KOMISI IV
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Gudang Bulog, Ngabean, Kartasura, Sukoharjo. Foto: Ridwan/vel

PARLEMENTARIA, Sukoharjo – Tim Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) ke Gudang Bulog, Ngabean, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, hadir beberapa perwakilan dari mitra Komisi IV, yaitu Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menegaskan berdasarkan hasil paparan dalam pertemuan, Bulog dan Bapanas berkomitmen untuk tidak melakukan distribusi bantuan pangan selama November 2024, khususnya menjelang Pilkada serentak di 27 November 2024 mendatang.

 

Ia mendorong agar distribusi bantuan pangan itu dilakukan pada Desember 2024 mendatang. “Dari paparan kita juga melihat bahwa Bulog dan Badan Pangan tidak akan mendistribusikan bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat di bulan November,” jelas Alex kepada Parlementaria, usai pertemuan di Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis (21/11/2024).

 

Ia menekankan persoalan ini sebab Komisi IV berkomitmen untuk mewaspadai bahwa semua bantuan itu bisa saja diselewengkan oleh pihak tertentu dalam rangka mempengaruhi proses Pilkada dalam melahirkan pilihan yang Jurdil dan Luber. “Maka karena itu, Pilkada sudah ditetapkan 27 November itu sekitar 3 hari adalah 1 Desember. Setelah itu silakan didistribusikan,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Selain soal penyaluran bantuan pangan, Komisi IV juga meninjau gudang Bulog dalam rangka memantau ketersediaan dan kecukupan cadangan beras. Termasuk juga mendiskusikan bagaimana Bulog harus menyerap gabah atau hasil panen dari para petani. Sebab, diperkirakan nanti musim panen akan berlangsung di bulan Januari atau Februari di mana saat itu juga dalam kondisi musim hujan.

 

“Sehingga salah satu hasil diskusi bahwa pemerintah dalam hal ini Bulog harus menyiapkan pengering agar para petani bisa menjual harga gabahnya dengan pantas dan tinggi,” pungkasnya. (rdn)

BERITA TERKAIT
Komisi IV: Harusnya Menhut Bersikap Tegas Kawasan Hutan Lindung Jadi PSN di PIK 2
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembangunan kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pariwisata Tropical Coastland diPantai Indah Kapuk(PIK) 2 menjadi polemik, khususnya ketika...
Ancaman Deforestasi, Firman Sayangkan Buka Lahan 20 Juta Hektare Hutan untuk Sumber Pangan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo merasa prihatin atas terancamnya luasan serta kelestarian hutan Indonesia. Keprihatinan...
Cegah Korupsi, Arif Rahman: SOP dan Tata Kelola Program MBG Harus Transparan
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden...
Slamet Ingatkan Program Buka Lahan Hutan 20 Juta Ha Agar Dirancang Matang
08-01-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk membuka lahan hutan seluas 12 hingga 20...