Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. (Foto: Geraldi/vel)

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, meminta pemerintah untuk memaksimalkan digitalisasi pariwisata dengan memanfaatkan inovasi teknologi. Selain itu, ia mendorong peningkatan kualitas layanan (hospitality) serta kemudahan akses menuju destinasi wisata di Indonesia, termasuk pengendalian harga tiket transportasi.

"Soal digitalisasi sangat penting. Digitalisasi tidak hanya mempermudah wisatawan, tetapi juga mendukung pengelolaan data pariwisata secara efisien," ujar Rahayu Saraswati dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2024).

Perempuan yang akrab disapa Sara ini menekankan bahwa digitalisasi berkontribusi besar dalam menyusun kebijakan pariwisata berbasis data yang tepat sasaran. Ia mencontohkan kemajuan digitalisasi di Tiongkok yang memberikan kemudahan bagi wisatawan.

"Ketika saya mengunjungi Tiongkok, masuk ke Forbidden City hanya perlu menggunakan paspor. Prosesnya cepat dan tidak rumit. Di Indonesia, kita juga bisa memanfaatkan KTP untuk keperluan serupa," jelas Sara.

Ia menambahkan, dengan digitalisasi, pemerintah dapat mengumpulkan data akurat untuk memantau destinasi wisata yang telah dikunjungi wisatawan. Data tersebut akan sangat berguna dalam menyusun strategi pengembangan pariwisata.

Selain digitalisasi, Sara menyoroti keunggulan Indonesia dalam bidang keramahan (hospitality). Ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sektor layanan wisata guna memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional.

"Dengan keramahan masyarakat Indonesia, saya yakin kita memiliki keunggulan kompetitif di dunia internasional. Hospitality kita sebenarnya salah satu yang terbaik di dunia, bahkan berpotensi mengalahkan Swiss," ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia juga menyebut keberhasilan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) Indonesia yang masuk peringkat ke-5 terbaik dunia di jurusan hospitality. Menurutnya, ini menjadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab untuk terus mengembangkan sektor layanan wisata.

“Ini juga saya sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Pariwisata, Ibu Widiyanti Putri Wardhana, bahwa kolaborasi lintas kementerian sangat diperlukan jika kita ingin meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PDB. Kemenpar tidak bisa bekerja sendirian,” tegasnya.

Sara juga menyoroti mahalnya harga tiket pesawat menuju destinasi unggulan di Indonesia. Menurutnya, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau memang menjadi tantangan tersendiri, namun hal ini perlu diatasi dengan kebijakan yang mendukung aksesibilitas wisatawan.

"Pemerintah harus menekan harga transportasi dan meningkatkan aksesibilitas ke daerah wisata. Ini penting agar destinasi unggulan kita lebih terjangkau bagi wisatawan domestik maupun mancanegara," tutup legislator dari Dapil DKI Jakarta III tersebut. (aha)