DPR Minta Pemerintah Berikan Perhitungan Akurat

22-01-2009 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR Erlangga Hartarto (F-PG) meminta pemerintah untuk segera memberikan perhitungan yang akurat pada harga Indonesia Crude Price (ICP) selain US$ 45 per barel. Karena berdasarkan keterangan Dirjen Migas harga ICP masih berbentuk kisaran US$ 40-US$ 60 per barel. Hal tersebut ditegaskan Erlangga saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PLN dan Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM, di DPR, Kamis (22/01). “Perhitungan dengan berbagai macam ICP tersebut harus sudah disampaikan dalam rapat dengan Menteri ESDM mendatang,” tegas Erlangga. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon (F-PDIP) mendesak pemerintah untuk segera menurunkan tariff dasar listrik untuk masyarakat mengingat harga bahan bakar minyak yang sudah turun. Dirjen LPE J. Purwanto dalam penjelasannya kepada Komisi VII DPR mengatakan, penurunan disesuaikan dengan asumsi nilai tukar dan harga minyak Indonesia dalam APBN 2009, seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Purwanto menambahkan, alokasi anggaran subsidi di sector kelistrikan dalam APBN 2009 dengan ICP US$ 80 per barel dan kurs Rp 9.400 per dollar sebesar Rp 45,96 trilyun. Angka tersebut menurutnya, didapat dari kalkulasi subsidi tahun berjalan pada APBN 2009 sebesar Rp 51,94 trilyun, ditambah dengan kekurangan subsidi pada tahun 2007 dan 2008 yang masih diaudit sebesar Rp 5,48 trilyun, sehingga total kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp 57,42 trilyun. Total subsidi tersebut dikurangi dengan rencana penghematan subsidi senilai Rp 6,17 trilyun dan persentase 30% domestic market obligation batu bara sebesar Rp 5,29 trilyun, sehingga didapat alokasi anggaran subsidi listrik pada tahun 2009 ini mencapai Rp 45,96 trilyun. Lebih lanjut Purwono menjelaskan, karena asumsi akan diubah, ICP menjadi US$ 45 per barel dan kurs menjadi Rp 11.000 per dolar, maka subsidi berjalan tahun 2009 ini diusulkan menyusut menjadi Rp 41,59 trilyun. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Fahmi Mochtar menjelaskan pihaknya memperkirakan bisa menghemat Rp 20 trilyun jika bisa mengurangi konsumsi BBM yang digunakan sebagai sumber pembangkitnya sebanyak 3,3 juta ton. Konsumsi BBM tersebut lanjutnya akan diganti dengan penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkitnya.(ol)
BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...